NARASITODAY.COM, BAD RAGAZ – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan badan tersebut dibentuk sebagai mekanisme tambahan untuk mendorong perdamaian, khususnya di Gaza, bukan untuk mengambil alih mandat PBB.
“Apakah ini (Board of Peace) akan menggantikan PBB? Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB,” kata Sugiono dalam keterangan resmi di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/1/2026).
“Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza,” tambahnya.
Sugiono menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua agenda penting di Davos, Swiss, salah satunya penandatanganan piagam Board of Peace. Menurutnya, dewan tersebut merupakan bagian dari proses internasional yang selama ini berjalan untuk menyelesaikan konflik dan mendorong rehabilitasi pascaperang di Palestina.
“Board of Peace ini merupakan satu badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” ujarnya.
Sugiono menuturkan keterlibatan Indonesia berangkat dari rangkaian pertemuan negara-negara Islam dan mayoritas Muslim yang membahas situasi Palestina. Dari forum tersebut muncul kesepakatan untuk melibatkan dunia internasional guna mendorong tercapainya perdamaian permanen di Gaza.
Indonesia memutuskan bergabung setelah konsultasi dengan sejumlah negara dalam kelompok yang dikenal sebagai Group of New York. Negara-negara yang sepakat bergabung antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, serta Mesir.
“Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Sugiono.
Sugiono menekankan kehadiran negara-negara tersebut bertujuan memastikan setiap langkah tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara. “Upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini harus tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, Board of Peace lahir dari kepedulian kolektif negara-negara terhadap perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Karena itu, Indonesia memandang keikutsertaan dalam dewan tersebut sebagai bagian dari konsistensi politik luar negeri RI dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian sebagai peluang bersejarah untuk mendorong perdamaian di Gaza. Prabowo menilai forum tersebut membuka ruang konkret bagi kontribusi Indonesia dalam upaya kemanusiaan dan stabilisasi kawasan.
Dewan Perdamaian sendiri merupakan salah satu usulan Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza. Dewan Keamanan PBB telah mendukung rencana tersebut dengan mandat untuk mengawasi demiliterisasi dan pembangunan kembali Jalur Gaza.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
