NARASITODAY.COM, JAKARTA- Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang digelar secara luring dan daring, Senin (26/1/2026).
Rakerda tersebut dipusatkan di Aula Reforma Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan diikuti seluruh jajaran Kanwil BPN serta Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahannya, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya disiplin perencanaan dan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.
Ia menyebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai instrumen utama untuk mengeksekusi kebijakan pimpinan dan agenda prioritas nasional.
“DIPA adalah alat eksekusi kebijakan pimpinan dan Menteri ATR/BPN. Karena itu, anggaran harus dipantau agar sejalan dengan agenda prioritas nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan yang membuka Rakerda secara daring dari Jakarta.
Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya keselarasan dalam pengelolaan anggaran antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara.
Menurutnya, ketiga unsur tersebut harus memiliki pemahaman yang sama terkait output dan manfaat dari setiap belanja negara.
“Tiga elemen ini harus satu pandangan dan memahami produk serta output dari setiap kegiatan,” katanya.
Terkait penyerapan anggaran, Dalu Agung Darmawan meminta penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diselesaikan pada Januari.
Ia menegaskan penyerapan anggaran harus direncanakan secara matang dan tidak dilakukan hanya untuk menghabiskan anggaran.
“Penyerapan harus tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi serta masyarakat,” ujarnya.
Menutup arahannya, Sekjen ATR/BPN mendorong para Kepala Kantor pada masing-masing satuan kerja agar berani mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, serta melakukan mitigasi risiko sejak awal pelaksanaan anggaran.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, dalam laporannya menyampaikan Rakerda tahun ini mengusung tema Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 sebagai Bagian dari Instrumen Pengendalian Mutu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Kinerja Anggaran.
Rakerda tersebut turut dihadiri secara luring oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.***
Editor : Andreas
