NARASITODAY.COM, MANILA – Kursi Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, kembali berada di tengah pusaran badai. Pada Senin (2/2/2026), gelombang baru gugatan pemakzulan resmi dilayangkan terhadap putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut, menandai babak baru perseteruan panas di eselon tertinggi kekuasaan Filipina.
Pemandangan di gedung parlemen menjadi saksi kembalinya drama politik ini. Sejumlah kelompok hak asasi manusia, aktivis, dan kelompok kiri mengajukan dua gugatan terpisah. Mereka menuduh sang Wakil Presiden telah mengkhianati kepercayaan publik, terlibat korupsi, hingga dugaan ancaman pembunuhan yang mengejutkan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya.
Perseteruan Dua Dinasti
Gugatan ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan cerminan pecahnya aliansi dua dinasti politik terbesar di Filipina. Sara Duterte, yang dijagokan sebagai kandidat terkuat untuk Pilpres 2028, kini berada di seberang jalan dengan mantan sekutunya, Presiden Marcos Jr.
Meski Marcos tidak bisa mencalonkan diri kembali, ia diprediksi akan mengerahkan pengaruhnya untuk menjegal langkah Duterte menuju kursi presiden. Di tengah tekanan ini, pihak Duterte tampak tidak gentar. Pengacara Sara Duterte, Michael Poa, menyebut langkah hukum ini sudah terprediksi.
“Gugatan terbaru ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kami siap menghadapi tuduhan-tuduhan ini secara langsung melalui proses konstitusional yang semestinya,” ujar Poa dalam pernyataan resminya.
Tuduhan Penyalahgunaan Dana dan Ancaman
Para penggugat menyoroti pola kepemimpinan Duterte yang dinilai antikritik dan tidak transparan. Selain dugaan praktik suap dalam kontrak pemerintah, poin utama gugatan adalah cara Duterte memperlakukan anggaran negara.
“Konstitusi tidak mengizinkan pengabaian sinis terhadap kepercayaan publik. Konstitusi tidak memperbolehkan Wakil Presiden memperlakukan dana publik sebagai dana pribadi sembari menghalangi seluruh upaya pengawasan,” demikian bunyi salah satu dokumen gugatan tersebut.
Di sisi lain, Istana Malacañang memilih menjaga jarak. Kantor komunikasi presiden menyatakan bahwa nasib Duterte kini berada di tangan Kongres. “Kami menghormati supremasi hukum dan proses yang berlaku. Presiden ingin memerangi korupsi semaksimal mungkin, dan masyarakat berhak mengetahui kebenaran,” tulis pernyataan resmi Istana.
Jalan Terjal Menuju Pemakzulan
Meski tekanan publik menguat, jalan menuju pemakzulan kali ini jauh lebih berliku dibanding tahun lalu. Putusan Mahkamah Agung sebelumnya telah menetapkan prosedur tambahan yang ketat. Selain itu, komposisi politik pasca-pemilu sela justru memperkuat posisi Duterte di Senat lembaga yang nantinya akan bertindak sebagai juri.
Kenyataan pahit ini diakui oleh pihak oposisi yang menyadari bahwa menjatuhkan Duterte bukanlah perkara mudah di atas kertas politik saat ini.
“Upaya ini kini jauh lebih menantang, terutama setelah putusan final Mahkamah Agung tersebut,” kata Senator Risa Hontiveros dalam forum bersama koresponden asing, Senin.
Kini, publik Filipina hanya bisa menunggu apakah gugatan ini akan benar-benar menggoyahkan posisi Sara Duterte, atau justru menjadi bahan bakar baru bagi kampanye politiknya menuju 2028.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
