Anggota DPR Usulkan Integrasi Tes Sekolah dan Perguruan Tinggi, Pangkas Jalur Masuk PTN

0
guru
Ilustrasi siswi SMA yang sedang berbesih.Foto : Istock

NARASITODAY.COM, JAKARTA – Bayang-bayang kelelahan akademik sering kali menghantui para siswa tingkat akhir di Indonesia. Setelah berkutat dengan ujian sekolah dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di kelas 12, mereka masih harus berhadapan dengan labirin seleksi masuk perguruan tinggi yang berlapis-jauh dari kata efisien.

Merespons fenomena ini, Anggota Komisi X DPR RI, Prof. Dr. I.H. Furtasan Ali Yusuf, mengusulkan sebuah langkah revolusioner: mengintegrasikan tes sekolah langsung dengan seleksi masuk universitas. Mantan Rektor Universitas Bina Bangsa periode 2018-2024 ini menilai kurikulum yang ada seharusnya bisa diselaraskan agar siswa tidak perlu menjalani tes yang berulang-ulang.

Furtasan menyoroti bahwa meski saat ini siswa kelas 12 sudah menjalani TKA, nilainya baru sebatas persyaratan administratif untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), bukan penentu kelulusan masuk kampus itu sendiri.

Baca Juga :  Tim Serigala Sedang Mencari Pengganti Ryan, Emil Audero Antara Nama-Nama Target

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para rektor universitas ternama seperti UI, UGM, hingga UNJ pada Selasa (10/2/2026), Furtasan menekankan pentingnya integrasi tersebut.

“Kalau bisa, (kalau) kurikulumnya bisa diintegrasikan, sebetulnya itu sebagai salah satu syarat diterima, masuk dari situ. Kalau bisa. Jadi nggak ada, nggak ada istilah tes lagi, diulang lagi,” ucapnya, sebagaimana disiarkan kanal YouTube TVR Parlemen.

Selain soal tes, Furtasan juga melontarkan kritik pedas terhadap praktik penerimaan mahasiswa baru di PTN yang ia nilai terlalu agresif hingga menyedot habis kuota calon mahasiswa. Ia secara khusus menyoroti fenomena pelimpahan peserta S1 yang tidak lolos ke jenjang Diploma 3 (D3), yang ia beri label sebagai “Jalur Tsunami”.

Baca Juga :  Musik dan Politik Beradu, Koil Minta Penggemar Gunakan Versi Asli Lagu untuk Suarakan Kritik

Fenomena ini dianggap menutup peluang bagi perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mendapatkan mahasiswa dan berisiko menurunkan kualitas pendidikan akibat rasio dosen-mahasiswa yang tidak ideal.

“Saya nyebutnya jalur tsunami. Jadi hampir semuanya diambil karena yang S1 selesai, ternyata turun lagi ke Diploma 3. Ditawarin lagi tuh yang dari S1 nggak diterima, ditawarin Diploma 3, diambil dari tes, ranking-nya, dan seterusnya,” ungkap Furtasan.

Ia pun menyarankan agar pemerintah bersikap tegas dengan memangkas jalur masuk PTN menjadi dua pintu saja yaitu jalur prestasi dan jalur tes nasional.

“Nah, ini jalur-jalur ini, maksud saya, pangkas cukup satu atau dua jalur saja. Melalui prestasi, kita hargai, tetap, ya, melalui tes juga kita harus hargai. Karena pada saat itu adalah kemampuan mahasiswa diukur berdasarkan tes itu gitu. Seperti jalur kita yang dulu, kalau sudah nggak diterima, ya sudah, masuknya ke swasta,” imbuhnya.

Baca Juga :  Melalui Daring, Pemkab Bogor Dukung Gebyar Pelayanan Terpadu UMK Tingkat Jabar 2024

Langkah pembatasan ini dipandang krusial bukan hanya untuk “berbagi porsi” dengan universitas swasta, tetapi juga demi memastikan sarana dan prasarana kampus negeri tidak overload. Dengan jalur yang lebih ringkas dan terukur, kualitas lulusan diharapkan dapat lebih terjaga tanpa memaksa siswa melewati rangkaian ujian yang melelahkan secara mental dan finansial.

Kini, bola panas usulan ini berada di tangan kementerian terkait dan para pemangku kebijakan pendidikan, untuk menentukan apakah proses transisi siswa menuju bangku kuliah bisa menjadi lebih manusiawi di masa depan.***

Editor : Alysa

Sumber : detik.com