NARASITODAY.COM, JAKARTA – Ambisi besar pemerintah untuk menekan angka stunting melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah riak kebijakan muncul ke permukaan. Bukan soal menu makanan, melainkan pengadaan puluhan ribu motor listrik operasional yang harganya kini menjadi sorotan tajam di ruang-ruang rapat parlemen.
Komisi IX DPR RI secara resmi menjadwalkan pemanggilan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Senin (13/4/2026). Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini bertujuan menguliti urgensi di balik pengadaan sekitar 20.000 unit kendaraan listrik yang dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.
Sorotan pada Harga dan Urgensi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa pihaknya mencium adanya ketidakselarasan antara fokus perbaikan gizi dengan belanja operasional kendaraan yang bernilai fantastis. Kabarnya, harga per unit motor tersebut menyentuh angka Rp45 juta hingga Rp50 juta angka yang dinilai terlalu tinggi untuk produk sejenis di pasar domestik.
“Kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20.000 motor listrik,” ujar Charles dengan nada tegas.
Charles menambahkan bahwa kebijakan ini diambil tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan DPR. “Kebijakan itu dinilai tidak sejalan dengan fokus utama program MBG yang bertujuan memperbaiki gizi anak,” imbuhnya, menekankan bahwa di tengah kebijakan efisiensi, langkah belanja ini dianggap tidak tepat sasaran.
Pembelaan dari Medan Lapangan
Menanggapi badai kritik tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan perspektif berbeda. Baginya, motor-motor listrik ini adalah “kaki” bagi para petugas untuk menembus batas-batas geografis Indonesia yang menantang.
“Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, termasuk desa yang hanya bisa diakses dengan motor, jadi ini untuk menunjang operasional,” jelas Dadan.
Dadan mengklarifikasi bahwa kendaraan tersebut menjadi tulang punggung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan petugas lapangan lainnya. Terkait anggaran, ia menyebut realisasi saat ini mencapai 21.800 unit dari target 24.400 unit yang dicanangkan pada anggaran 2025. Dadan juga mengklaim telah melakukan negosiasi harga di bawah pasar, yakni sekitar Rp42 juta per unit, serta memastikan tidak ada pengadaan lanjutan di tahun 2026.
Drama pengadaan ini kian memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut angkat bicara. Rupanya, bendahara negara telah mengambil langkah drastis untuk menghentikan aliran dana bagi proyek ini di tahun berjalan.
“Ketika tahu, saya potong anggarannya,” tegas Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan yang saat ini terlihat merupakan sisa dari anggaran tahun sebelumnya yang sudah terlanjur berjalan sebelum akhirnya diputuskan untuk dihentikan total guna efisiensi.
Kini, publik menunggu hari Senin mendatang. Apakah penjelasan Dadan Hindayana mampu meyakinkan para wakil rakyat bahwa motor-motor mahal tersebut memang sarana vital untuk menyalurkan gizi, ataukah ini akan menjadi catatan merah bagi perjalanan awal program Makan Bergizi Gratis? Dadan sendiri menyatakan kesiapannya untuk hadir dan “buka-bukaan” mengenai kebijakan tersebut di hadapan Komisi IX.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
