NARASITODAY.COM, WASHINGTON – Suasana di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Selasa (10/2/2026) mendadak tegang. Sebuah manuver prosedural yang dirancang rapi oleh pimpinan Partai Republik untuk melindungi kebijakan tarif Presiden Donald Trump justru berakhir dengan kekalahan memalukan di tangan anggota mereka sendiri.
Penolakan ini menjadi titik balik krusial, membuka jalan bagi Partai Demokrat untuk segera memaksa pemungutan suara guna mengakhiri status darurat nasional. Status tersebut telah menjadi fondasi legal bagi Trump selama setahun terakhir untuk memberlakukan tarif perdagangan yang memicu guncangan ekonomi global.
Ini merupakan upaya ketiga kalinya Partai Republik mencoba mengulur waktu pada periode Kongres ini. Mereka menggunakan celah hukum yang tak lazim yaitu memanipulasi definisi “hari legislatif”. Dengan cara ini, tenggat waktu yang seharusnya berjalan berbulan-bulan secara ajaib dapat dianggap hanya satu hari dalam catatan resmi.
Taktik ini dinilai banyak pihak sebagai upaya untuk menghindari sikap resmi DPR atas kebijakan tarif yang kian tidak populer di mata pemilih. Padahal, secara undang-undang, DPR diwajibkan memberikan suara dalam waktu 15 hari atas setiap usulan pembatalan tarif.
Lobi Satu Jam yang Sia-sia
Aktor utama di balik strategi ini, Ketua DPR Mike Johnson, sebelumnya menyisipkan ketentuan perubahan aturan tersebut secara diam-diam dalam sebuah rancangan prosedural agenda lain. Jika berhasil, pemungutan suara tarif akan terblokir hingga setelah 31 Juli.
Drama memuncak ketika Johnson melobi anggota fraksinya hampir sepanjang hari. Ia bahkan membiarkan papan pemungutan suara tetap terbuka selama hampir satu jam—durasi yang sangat tidak biasa demi mengemis dukungan terakhir.
Namun, tembok pertahanan itu runtuh. Tiga legislator Republik memilih “membelot” dan bergabung dengan seluruh anggota Partai Demokrat:
- Thomas Massie (Kentucky)
- Don Bacon (Nebraska)
- Kevin Kiley (California)
Keberanian ketiga legislator ini menjadi penentu kegagalan manuver tersebut. Salah satu penegasan keras dari kubu penentang menyebut langkah pimpinan Republik tersebut sebagai sebuah “penghindaran tanggung jawab legislatif”.
Dengan jatuhnya palu keputusan ini, DPR AS kini bersiap menghadapi pemungutan suara langsung atas pembatalan tarif Trump. Isu sensitif yang selama ini coba disembunyikan pimpinan Republik di bawah karpet prosedur kini terpaksa harus diputuskan di bawah sorotan lampu ruang sidang.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
