NARASITODAY.COM, TANJUNGPINANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat mendorong perputaran ekonomi dan menstimulasi sektor swasta.
Hal itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/3/2026).
Menurut Tito, belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga peredaran uang di masyarakat. Jika anggaran belanja daerah direalisasikan secara optimal, maka aktivitas ekonomi akan meningkat dan memberikan dampak positif bagi sektor usaha.
“Belanja pemerintah merupakan instrumen utama selain untuk menciptakan peredaran uang, juga untuk menstimulasi sektor swasta,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal adalah ketika realisasi pendapatan daerah berjalan seiring dengan realisasi belanjanya. Dengan demikian, dana yang masuk ke kas daerah dapat segera kembali beredar melalui program pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Tito memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sekitar 16 persen dengan belanja mencapai 15 persen pada awal tahun anggaran.
Sebaliknya, ia juga menyoroti masih adanya daerah yang mencatatkan pendapatan cukup tinggi namun realisasi belanjanya masih rendah.
Kondisi tersebut dinilai membuat dana APBD lebih banyak tersimpan di perbankan sehingga tidak memberikan dampak maksimal bagi pergerakan ekonomi daerah.
“Kalau pendapatannya tinggi tapi belanjanya rendah, memang ada simpanan. Tetapi perputaran uang di masyarakat menjadi kurang bergerak,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,89 persen secara year-on-year.
Angka tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025.
Selain itu, tingkat inflasi di provinsi tersebut juga dinilai cukup terkendali. Berdasarkan data Februari 2026, inflasi tahunan di Kepulauan Riau tercatat sebesar 3,54 persen.
“Ini cukup baik dan terkendali. Inflasi bulan ke bulannya juga relatif stabil,” ujar Tito.
Editor : Andreas
