NARASITODAY.COM, YANGON – Pemandangan antrean kendaraan yang mengular di stasiun pengisian bahan bakar kini menjadi wajah baru krisis energi di Myanmar. Menanggapi kelangkaan yang kian mencekam, pemerintah militer Myanmar resmi meluncurkan sistem pembatasan BBM berbasis barcode dan QR code yang akan berlaku efektif di seluruh penjuru negeri mulai pekan depan.
Kebijakan drastis ini diambil sebagai langkah darurat di tengah gempuran ketidakpastian pasokan energi global yang diperparah oleh konflik di Timur Tengah.
Skema Jatah Mingguan
Melalui pernyataan resmi pada Senin (23/3/2026), Kementerian Energi Myanmar merinci bahwa setiap pemilik kendaraan tidak lagi bisa mengisi tangki sesuka hati. Teknologi digital kini menjadi “penjaga gawang” konsumsi bahan bakar warga.
“Pelanggan akan diizinkan membeli bahan bakar satu atau dua kali seminggu tergantung ukuran mesin kendaraan mereka,” tulis kementerian tersebut sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Rabu (25/3/2026).
Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan barcode pada sertifikat kendaraan (mobil, truk, maupun motor) ke dalam sebuah QR code khusus. Data tersebut nantinya akan menentukan kuota liter yang berhak didapatkan oleh setiap pengguna berdasarkan kapasitas mesinnya. Uji coba sistem ini sebenarnya telah dimulai sejak 12 Maret di kota-kota besar seperti Yangon dan Naypyitaw.
Dampak kelangkaan ini merembet jauh melampaui jalan raya. Sektor transportasi udara mulai lumpuh; sejumlah maskapai domestik terpaksa membatalkan rute penerbangan akibat menipisnya stok bahan bakar jet.
Di lingkungan birokrasi, pemerintah mengambil langkah unik dengan menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi pegawai negeri setiap hari Rabu, yang dimulai tepat pada hari ini, 25 Maret. Langkah ini diharapkan mampu menekan mobilitas dan menghemat cadangan minyak negara yang saat ini dilaporkan hanya cukup untuk kebutuhan sekitar 50 hari ke depan.
Suntikan Devisa dan Harapan Energi Alternatif
Untuk menahan laju krisis, Bank Sentral Myanmar telah mengucurkan dana segar sebesar US$96 juta (sekitar Rp1,56 triliun) kepada perusahaan importir minyak dengan kurs khusus yang lebih rendah. Subsidi ini diharapkan dapat mempermudah masuknya pasokan dari jalur-jalur alternatif.
Di sisi lain, sektor pangan juga mulai bersiap menghadapi skenario terburuk. Federasi Beras Myanmar telah mengeluarkan imbauan kepada para petani dan pengusaha penggilingan untuk segera melakukan efisiensi.
“Pelaku industri dan petani diimbau menghemat bahan bakar serta mulai beralih ke energi alternatif seperti tenaga surya,” tulis pernyataan federasi tersebut sebagai antisipasi gangguan distribusi pangan.
Kini, warga Myanmar harus terbiasa dengan ritme hidup yang diatur oleh kode digital—sebuah upaya bertahan hidup di tengah sanksi internasional dan gejolak geopolitik yang menjepit nadi energi mereka.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
