NARASITODAY.COM,JAKARTA – Di koridor kompleks Parlemen Senayan, sebuah gerakan efisiensi sedang berlangsung tanpa banyak keriuhan. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melaporkan keberhasilan menekan pengeluaran hingga miliaran rupiah melalui serangkaian langkah pengetatan anggaran, mulai dari jatah bahan bakar minyak (BBM) pejabat hingga pemanfaatan energi surya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar menjaga kesehatan fiskal negara di tengah dinamika ekonomi yang menantang.
Miliaran Rupiah dari Tangki BBM
Efisiensi paling nyata terlihat dari pemangkasan jatah operasional kendaraan bagi para pejabat tinggi di lingkungan kesekretariatan. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengonfirmasi bahwa kebijakan ini telah membuahkan hasil yang signifikan dalam laporan periodik mereka.
“Untuk yang dari BBM sekitar Rp1,5 miliar. Untuk yang lain masih berproses dan sedang dievaluasi serta dihitung,” ujar Indra saat dihubungi, Minggu (29/3/2026).
Indra menambahkan bahwa angka tersebut baru berasal dari satu sektor. Saat ini, pihaknya tengah menyisir pos-pos lain untuk melihat potensi penghematan lebih lanjut yang masih dalam tahap perhitungan tim internal.
Selain urusan bahan bakar, gedung wakil rakyat ini juga mulai berbenah dalam penggunaan energi harian. Kesadaran akan efisiensi listrik kini diwujudkan melalui teknologi hijau. Sebanyak 20 persen kebutuhan listrik di kompleks parlemen tersebut kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada jaringan konvensional, melainkan bersumber dari panel surya yang telah terpasang.
“Dan saat ini 20 persen penggunaan listrik DPR juga menggunakan energi dari panel surya,” ungkap Indra.
Tak hanya energi, “diet” anggaran ini juga menyasar pos-pos rutin seperti biaya jamuan rapat yang biasanya menyedot alokasi cukup besar. Komitmen ini dipastikan bukan sekadar kebijakan sesaat.
“Karena komitmen efisiensi ini akan terus dilakukan sampai Desember,” tegasnya, merujuk pada target evaluasi hingga akhir tahun 2026.
Selaras dengan Strategi Fiskal Nasional
Langkah Setjen DPR ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang sedang gencar melakukan pengetatan belanja. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan pentingnya menyisir program-program yang dinilai kurang prioritas untuk menutup celah defisit anggaran.
Dengan strategi “penyisiran” ini, pemerintah berharap penggunaan anggaran negara bisa lebih tepat sasaran tanpa mengganggu kinerja birokrasi.
Di Senayan, efisiensi Rp1,5 miliar dari BBM pejabat mungkin hanyalah sebuah awal, namun ini menjadi simbol bahwa penghematan kini dimulai dari lingkaran terdalam pusat kekuasaan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
