NARASITODAY.COM, DHAKA – Di koridor-koridor gedung pemerintahan Dhaka, suasana tak lagi sama. Jika biasanya pendingin ruangan (AC) menderu dingin dan lampu berpijar terang benderang, kini penghematan menjadi napas baru birokrasi Bangladesh. Pemerintah resmi memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mematikan lampu dan membatasi penggunaan listrik guna menahan laju krisis energi yang kian mencekik.
Langkah drastis ini diambil sebagai respons atas memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada pasokan energi global. Bagi Bangladesh, negara yang mengandalkan 95% kebutuhan minyak dan gasnya dari jalur impor, gejolak harga dunia adalah ancaman nyata bagi stabilitas nasional.
Pejabat Kementerian Administrasi Publik Bangladesh, Sakhawat Hossain, menyatakan bahwa pemerintah telah merilis instruksi ketat terkait perilaku hemat listrik dan bahan bakar di lingkungan kerja.
“Hanya jumlah lampu, kipas angin, pendingin ruangan, dan peralatan listrik lainnya yang diperlukan yang boleh digunakan,” demikian bunyi perintah resmi yang dirilis pada Minggu malam, sebagaimana dikutip dari AFP, Selasa (31/3/2026).
Aturan Ketat di Balik Meja Kerja
Instruksi tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan protokol wajib. Para pegawai kini diwajibkan memastikan seluruh lampu padam saat meninggalkan ruangan. Selain itu, suhu pendingin ruangan dikunci minimal pada angka 25 derajat Celcius atau lebih tinggi. Langkah sederhana ini diharapkan mampu menekan konsumsi listrik secara signifikan di tengah keterbatasan cadangan devisa negara.
Ketergantungan ekstrem pada impor membuat negara berpenduduk 170 juta jiwa ini sangat rentan. Saat ini, pemerintah Bangladesh dikabarkan tengah “mengetuk pintu” lembaga donor multilateral untuk mengupayakan pinjaman sebesar US$2 miliar atau setara Rp31,2 triliun demi menjaga napas ekonomi mereka.
Patroli dan Pembatasan Sektor Industri
Efek domino krisis ini tidak hanya berhenti di meja kantor pemerintah. Penghematan telah merambah ke sektor-sektor vital lainnya:
- Sektor Industri: Sebagian besar pabrik pupuk diperintahkan menghentikan produksi untuk mengalihkan gas ke pembangkit listrik.
- Distribusi BBM: Aparat kepolisian kini dikerahkan untuk berpatroli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan tidak ada penimbunan dan distribusi berjalan sesuai kuota.
- Pembelian Bahan Bakar: Pemerintah membatasi volume pembelian bahan bakar untuk menjaga cadangan nasional.
Upaya “ikat pinggang” ini menggambarkan betapa seriusnya dampak geopolitik Timur Tengah terhadap negara-negara berkembang. Bagi rakyat Bangladesh, mematikan satu saklar lampu kini bukan lagi sekadar pilihan lingkungan, melainkan upaya bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian gelap.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
