NARASITODAY.COM,JAKARTA – Kompleks kementerian di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tampak kehilangan keriuhannya pada Jumat (10/4/2026). Area yang biasanya disesaki kendaraan dan lalu lalang aparatur sipil negara (ASN) itu seketika berubah menjadi sunyi seiring dimulainya kebijakan Work From Home (WFH) satu hari seminggu.
Langkah ini resmi diambil pemerintah sebagai strategi efisiensi energi nasional di tengah tekanan konflik global. Kebijakan ini tidak hanya meredam aktivitas di kantor pusat pemerintahan, tetapi juga menyasar penghematan anggaran negara dalam skala besar.
Lorong Sepi dan Kantin yang Terkunci
Pantauan di lapangan sejak pukul 08.00 WIB menunjukkan pemandangan yang kontras dari hari Jumat biasanya. Di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, deretan parkiran motor dan mobil yang biasanya penuh sesak, kini tampak melowong.
Kesunyian kian terasa saat memasuki lobi kantor. Tidak ada antrean pegawai di depan lift maupun aroma kopi dari kantin yang biasanya mengepul. Hanya ada beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos mereka, mengawasi gedung yang mendadak lengang.
“Hari pertama WFH suasananya seperti ini,” ujar seorang petugas keamanan singkat sembari memantau lobi yang kosong.
Kondisi serupa merambat hingga ke area kantin. Kursi-kursi kayu terlihat dinaikkan ke atas meja, stand-stand makanan tutup rapat, menandakan denyut ekonomi di lingkungan kantor turut beristirahat sejenak mengikuti jadwal bekerja dari rumah. Pemandangan identik juga terlihat di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan yang berada dalam satu kompleks.
Misi Penghematan Rp6,2 Triliun
Meski gedung-gedung pemerintahan tampak “mati suri”, ada misi besar di balik kesunyian tersebut. Pemerintah mendorong kebijakan WFH setiap hari Jumat ini bukan tanpa alasan kuat. Selain menjaga stabilitas pasokan energi, target utamanya adalah menekan beban belanja negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah membedah angka-angka di balik kebijakan ini. Ia memproyeksikan adanya pemangkasan biaya operasional yang signifikan, terutama dari sektor kompensasi energi.
“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring beberapa waktu lalu.
Efisiensi Energi di Tengah Krisis
Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari paket efisiensi pemerintah yang juga mencakup pembatasan penggunaan mobil dinas dan dorongan masif bagi ASN untuk beralih ke transportasi publik pada hari kerja biasa.
Konflik global yang belum mereda memaksa Indonesia untuk lebih ketat dalam mengelola konsumsi energi domestik.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
