NARASITODAY.COM, BOGOR- Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mematangkan langkah menghadirkan sekolah unggulan berbasis pengembangan sumber daya manusia.
Dua sekolah negeri di Cibinong, yakni SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1, diusulkan menjadi percontohan dalam program Sekolah Manusia Unggul atau yang dikenal dengan istilah “Maung”.
Gagasan ini bukan sekadar perubahan label. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat tengah menyiapkan skema pengembangan yang menyasar peningkatan kualitas secara menyeluruh mulai dari seleksi siswa, penguatan tenaga pendidik, hingga dukungan pembiayaan.
Kepala KCD Pendidikan Wilayah I Jawa Barat, Cucu Salman, mengungkapkan bahwa kedua sekolah tersebut berpeluang memiliki identitas baru sebagai penanda statusnya. Namun, detail teknis, termasuk penamaan resmi, masih menunggu keputusan pemerintah.
“Masih dalam proses. Nanti akan ada penetapan lebih lanjut dari pemerintah terkait identitas dan pengaturannya,” ujarnya.
Seiring dengan itu, sistem penerimaan murid baru (SPMB) di kedua sekolah tersebut juga mulai diarahkan berbeda.
Seleksi tidak lagi semata berbasis zonasi atau nilai akademik umum, tetapi mulai menitikberatkan pada potensi dan prestasi calon siswa.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa input peserta didik sejalan dengan target sekolah unggulan mencetak lulusan yang memiliki daya saing tinggi.
Meski demikian, dari sisi kurikulum, tidak ada perubahan drastis dari ketentuan nasional. Perbedaan terletak pada pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pencapaian prestasi.
“Penguatan ada di pengembangannya, bukan pada struktur dasarnya. Fokusnya bagaimana menghasilkan lulusan yang lebih unggul,” kata Cucu.
Program ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu SMA dan satu SMK unggulan. Dengan demikian, pemerataan kualitas pendidikan diharapkan dapat tercapai tanpa harus memusatkan sekolah favorit di wilayah tertentu saja.
Namun, menjadi sekolah unggulan bukan perkara sederhana. Konsep ini menuntut kesiapan dari berbagai sisi mulai dari kualitas guru, manajemen sekolah, hingga dukungan anggaran yang memadai.
Pemerintah pun disebut masih terus menyusun dan menyempurnakan regulasi pendukung. Mulai dari pengaturan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, hingga mekanisme operasional lainnya, seluruhnya masih dalam tahap finalisasi.
Wartawan : Andreas
