NARASITODAY.COM, BOGOR- Menjelang tahun ajaran baru, upaya memperkuat kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kembali digencarkan.
Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas (KCD) Wilayah I Provinsi Jawa Barat mengumpulkan para Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dari SMK swasta se-Kabupaten Bogor dalam sebuah forum pembinaan terarah.
Kegiatan yang digelar di Swiss-Belcourt itu bukan sekadar pertemuan rutin.
Di baliknya, tersimpan agenda besar menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan nyata dunia kerja yang terus berkembang.
Ratusan perwakilan sekolah hadir, membawa satu kepentingan yang samamemastikan lulusan SMK tidak hanya siap lulus, tetapi juga siap bekerja.
Ketua MKKS SMK KCD Wilayah I, H. Budy Antoro, menegaskan bahwa kurikulum bukan sekadar dokumen administratif. Ia menyebutnya sebagai “otak” dari sebuah sekolah.
“Kurikulum harus disiapkan dengan benar, bukan hanya untuk memenuhi administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana menyelaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” ujarnya.
Menurut Budy, kekuatan kurikulum akan sangat menentukan daya saing sekolah swasta ke depan. Ia bahkan menaruh harapan besar agar lulusan SMK tidak lagi identik dengan angka pengangguran.
“Kalau kurikulumnya kuat, lulusan kita juga akan kuat. Harapannya, tidak ada lagi lulusan yang menganggur,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala KCD Pendidikan Wilayah I Jawa Barat, Cucu Salman, menekankan peran strategis Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.
Ia menyebut posisi tersebut sebagai motor penggerak utama dalam transformasi pendidikan di tingkat satuan sekolah.
“Mereka bukan hanya mengurus administrasi, tetapi memimpin jalannya pembelajaran. Dari perencanaan hingga evaluasi, semuanya bergantung pada peran mereka,” jelas Cucu.
Dalam forum ini, peserta dibekali berbagai materi penting, mulai dari implementasi Kurikulum Merdeka, penyusunan dokumen kurikulum satuan pendidikan, hingga strategi pengelolaan pembelajaran yang adaptif.
Tak kalah penting, pembahasan juga menyentuh program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang kini didorong lebih panjang agar siswa memiliki pengalaman kerja yang lebih matang.
Kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait perpanjangan masa PKL hingga satu tahun pun turut menjadi sorotan.
Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi dunia industri yang semakin kompetitif.
Selain itu, para peserta juga mendapat pembekalan terkait supervisi akademik, sistem penilaian hasil belajar, hingga penyusunan laporan kinerja pendidikan yang lebih terukur.
Kehadiran narasumber dari unsur ketenagakerjaan memperkuat pesan bahwa pendidikan vokasi tidak bisa berjalan sendiri.
Ada kebutuhan untuk terus menjembatani sekolah dengan dunia usaha agar tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
Diskusi pun berlangsung dinamis. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan mulai dari keterbatasan sumber daya hingga tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan baru.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap SMK swasta di wilayah Bogor tidak hanya mampu mengejar ketertinggalan, tetapi juga tampil sebagai lembaga pendidikan yang inovatif dan kompetitif.
Wartawan : Andreas
