NARASITODAY.COM,DAKAR – Panggung politik Senegal diguncang prahara hebat setelah “dua matahari” yang selama ini memimpin negara tersebut resmi pecah kongsi. Presiden Bassirou Diomaye Faye mengambil langkah drastis dengan memecat Perdana Menteri Ousmane Sonko. Langkah ini diambil menyusul perbedaan pandangan yang sangat tajam dan tidak lagi bisa didamaikan terkait strategi penanganan krisis utang negara yang kian mencekik.
Keretakan di level tertinggi kepemimpinan ini seketika memicu ketegangan hebat di dalam negeri. Senegal kini seolah terbelah menjadi dua kubu otoritas yang saling berhadapan. Lesley Anne Warner, Peneliti Tamu Program Afrika di Carnegie Endowment for International Peace, menilai negara di pesisir Afrika Barat ini sedang berada di titik nadir dengan adanya dua pusat kekuasaan yang bersaing secara terbuka di tengah sekaratnya kondisi ekonomi.
“Rivalitas ini kemungkinan besar akan menghasilkan kombinasi antara stagnasi kebijakan dan volatilitas politik. Efek buruknya bahkan mengancam untuk merembet hingga ke luar perbatasan wilayah Senegal,” tulis Warner dalam laporan analisisnya mengenai dampak geopolitik dari perseteruan tersebut, dikutip Jumat (12/6/2026).
Skandal Utang US$7 Miliar dan Kebuntuan Ideologi
Di balik drama politik ini, Senegal sebenarnya sedang berjuang melawan monster ekonomi. Warisan skandal utang tersembunyi senilai US$7 juta (sekitar Rp125,3 triliun) dari rezim pemerintahan sebelumnya telah membuat rasio utang terhadap PDB melonjak drastis hingga menyentuh angka 132%. Akibat tingginya risiko gagal bayar, lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan S&P bahkan telah memangkas peringkat utang Senegal.
Menghadapi situasi darurat ini, Presiden Faye memilih jalan pragmatis dengan mengetuk pintu Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melakukan restrukturisasi. Namun, langkah ini ditentang habis-habisan oleh Sonko yang menilai tunduk pada lembaga donor internasional adalah sebuah pelacuran kedaulatan negara.
“Sonko secara terbuka menyebut restrukturisasi utang sebagai ‘aib’, menentang proposal menteri keuangan untuk menaikkan harga bahan bakar demi menutupi perkiraan kekurangan subsidi sebesar US$ 2 miliar (Rp 35,8 triliun), dan mengupayakan negosiasi ulang kontrak minyak dan gas,” jelas Warner mengenai manuver Sonko yang dinilai merusak kepercayaan investor.
Pembalasan dari Parlemen dan Skenario Pilpres 2029
Keputusan Presiden Faye mendepak sekutu lamanya tersebut ternyata berbuntut panjang dan tidak menyelesaikan masalah. Hanya berselang beberapa hari setelah dicopot dari kursi perdana menteri, Sonko melakukan manuver balik yang mematikan. Didukung penuh oleh Partai Pastef yang menguasai mayoritas kursi legislatif, Sonko berhasil terpilih sebagai Ketua Majelis Nasional (Parlemen).
Kuasa Sonko di parlemen langsung terasa. Pihak legislatif dengan cepat meloloskan amendemen undang-undang pemilu yang menghapus batasan hukum bagi Sonko untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2029. Kini, bola panas berada di tangan Presiden Faye: menandatanganinya atau menolaknya.
“Jika Faye menolak menandatangani amendemen tersebut, Sonko mendapatkan narasi keluhan tambahan di atas platform politik yang sudah tangguh melawan mantan sekutunya,” ungkap Warner mendeskripsikan posisi pelik yang dihadapi Presiden Faye.
Guna menambal kekosongan di jajaran pemerintahan, Presiden Faye bergerak cepat menunjuk Ahmadou Al Aminou Lo sebagai perdana menteri baru pada 25 Mei lalu. Latar belakang Lo sebagai mantan petinggi Bank Sentral Negara-Negara Afrika Barat (BCEAO) menjadi sinyal kuat bahwa pihak istana ingin fokus pada stabilitas fiskal.
Ancaman Gejolak Sosial dan Efek Domino di Afrika
Perseteruan internal ini diprediksi akan melumpuhkan peran strategis Senegal, yang selama ini dikenal sebagai salah satu jangkar demokrasi paling stabil dan tepercaya di kawasan Afrika Barat.
Pandangan politik Sonko yang anti-IMF dan bernada nasionalis radikal dinilai jauh lebih dekat secara ideologis dengan kelompok junta militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger, ketimbang dengan blok regional ECOWAS.
Secara domestik, Senegal berada dalam ancaman kebuntuan pemerintahan (legislative deadlock) yang parah selama enam bulan ke depan karena Presiden Faye tidak memiliki hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum Desember 2026.
Di sisi lain, ruang anggaran yang semakin sempit berpotensi memicu demonstrasi massa dari kelompok pemuda yang mulai frustrasi dengan kebijakan pengetatan ekonomi.
“Senegal kini menjadi uji coba langsung mengenai apakah sebuah pemerintah dapat mengelola persaingan politik dan restrukturisasi utang tanpa merusak institusi yang telah menopang reputasi demokratisnya,” pungkas Warner menutup ulasannya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
