NARASITODAY.COM,LONDON – Sebuah fakta mengejutkan mengenai celah keamanan di jantung pemerintahan Inggris kembali terkuak. Kendaraan dinas resmi milik Perdana Menteri (PM) Inggris terbukti sempat dipasangi alat pelacak rahasia buatan China yang secara aktif mengirimkan data perjalanan langsung ke Beijing.
Informasi sensitif ini dibongkar oleh Charles Parton, seorang pakar dari lembaga think-tank Council on Geostrategy sekaligus mantan diplomat senior Inggris, saat berbicara di hadapan Komite Bisnis dan Perdagangan parlemen Inggris pada Selasa (9/6/2026) waktu setempat.
Melansir laporan dari Daily Mail, Rabu (10/6/2026), perangkat spionase tersebut ditemukan tertanam di dalam komponen kendaraan yang disegel dan diimpor langsung dari Negeri Tirai Bambu.
Penyelidikan mendalam mengungkapkan bahwa operasi penyadapan tersembunyi ini sebenarnya telah terdeteksi sejak empat tahun lalu, tepatnya pada tahun 2022. Isu ini sempat mencuat ke permukaan pada tahun 2023, namun baru kali ini dikonfirmasi bahwa target utamanya adalah mobil operasional sang kepala pemerintahan.
“Mobil Perdana Menteri pada tahun 2022 mengirimkan data ke China melalui modul seluler,” ungkap Parton yang memiliki rekam jejak mumpuni sebagai diplomat selama hampir 40 tahun, dengan 20 tahun di antaranya dihabiskan bertugas di China, Hong Kong, dan Taiwan.
Perangkat Kecil di Suku Cadang yang Disegel
Bayangkan sebuah mobil antipeluru mewah yang meluncur membelah pekatnya kabut kota London, membawa orang paling berkuasa di Britania Raya menuju rapat-rapat rahasia negara. Di balik kemudi dan kenyamanan kabinnya, ada desing transmisi digital yang tidak kasat mata.
Sebuah cip seluler sekecil kuku, yang tersembunyi di dalam suku cadang pabrikan yang disegel, bekerja dalam sunyi mengirimkan koordinat GPS dan rute perjalanan melintasi benua ke server di Beijing.
Penemuan alat pelacak ini sempat memicu kepanikan luar biasa di lingkungan Downing Street, terutama bagi pemerintahan Partai Konservatif yang berkuasa saat itu. Hingga kini, otoritas intelijen Inggris masih merahasiakan siapa sosok PM dari Partai Konservatif yang menjadi target utama spionase agresi geopolitik ini, mengingat tahun 2022 adalah tahun pergolakan politik Inggris yang melibatkan tiga nama besar: Boris Johnson, Liz Truss, dan Rishi Sunak.
Saat dicecar oleh para anggota parlemen mengenai detail pemilik mobil dinas tersebut, Parton memilih untuk menjaga kerahasiaan identitas sumbernya.
“Seorang anggota senior pemerintah yang pasti mengetahui mobil siapa itu telah memberitahu saya,” jawab Parton singkat.
Ancaman Nyata di Balik Teknologi Pintar
Klaim Parton ini membuka mata publik dalam diskusi parlemen mengenai bahaya laten dari komponen modul seluler asal luar negeri. Menurutnya, teknologi pelacak dan pengirim data ini sekarang “ada di mana-mana,” menyusup ke dalam aspek kehidupan modern mulai dari pesawat terbang, mobil pintar, hingga bel pintu rumah yang terhubung ke internet.
Dampak dari insiden memalukan ini sangat masif. Sejak alat itu ditemukan, badan intelijen dan otoritas keamanan Inggris langsung melakukan pembersihan total. Mereka membongkar satu per satu seluruh kendaraan dinas milik para menteri dan korps diplomatik Inggris demi memastikan tidak ada lagi “penumpang gelap” digital yang tertanam di dalam mesin mereka.
Di sisi lain, pemerintah China langsung bereaksi keras ketika skandal ini pertama kali mencuat. Beijing membantah keras keterlibatan mereka dalam aksi mata-mata tersebut.
“Kami sangat menentang manipulasi politik terhadap kerja sama ekonomi dan perdagangan normal atau pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan China,” demikian pernyataan resmi otoritas Beijing pada saat itu, yang menganggap isu tersebut sebagai tuduhan “tidak berdasar dan hanya rumor belaka”.
Hingga saat ini, lembaga-lembaga tinggi Inggris memilih untuk menutup rapat mulut mereka terkait kebocoran keamanan ini. Kepolisian Metropolitan London atau Scotland Yard yang bertanggung jawab atas pengelolaan mobil dinas PM Inggris menyatakan, “Kami tidak berkomentar tentang masalah keamanan protektif.” Sikap serupa juga diambil oleh Kantor Perdana Menteri di Downing Street dan Kantor Kabinet yang menolak memberikan tanggapan lebih lanjut.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
