NARASITODAY.COM,JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa pemerintah bersama serikat pekerja sedang melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip hari ini, Said Iqbal menjelaskan hasil kunjungan ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta, menunjukkan adanya dampak nyata dari ketegangan geopolitik tersebut terhadap dunia usaha. Ia menegaskan bahwa situasi ini berimbas pada perusahaan yang bergantung pada ekspor dan bahan baku impor, yang permintaan barangnya menurun secara signifikan.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur. Di sana, Said Iqbal mendampingi serikat buruh dan pejabat terkait meninjau kondisi perusahaan yang telah berhenti beroperasi.
Ia menyampaikan bahwa ada potensi PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja akibat dana modal kerja perusahaan yang tersimpan di bank dan sedang dalam proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Dana PT Pakerin sekitar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun berada di bawah pengawasan OJK, dan sampai saat ini belum dikeluarkan, sehingga produksi belum bisa berjalan,” ujarnya.
Tak hanya di Mojokerto, dampak ekonomi juga dirasakan di masyarakat sekitar. Said Iqbal menuturkan bahwa pasar di dekat PT Pakerin mengalami penurunan, dengan banyak kios tutup, menandakan bahwa berhentinya aktivitas perusahaan turut mengancam perekonomian warga sekitar.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan (PHI) Kemnaker, serta mengusulkan agar seluruh hak dan upah buruh tetap dibayarkan melalui rekening penampungan khusus agar tidak disalahgunakan perusahaan.
Selain itu, Said Iqbal melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden dan DPR agar LPS dipanggil untuk menyelamatkan hak-hak pekerja.
Di wilayah lain, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, serupa, sekitar 4.000 pekerja di PT Fengtai berpotensi terkena PHK karena order sepatu Nike telah selesai dan belum ada kepastian order berikutnya. Masalah ini diperparah oleh keterlambatan pasokan bahan baku akibat situasi perang, yang mengalihkan distribusi ke pemasok lain.
“Saya akan turun langsung ke PT Fengtai di Soreang, didampingi Dirjen PHI Kemnaker, dan serikat buruh di daerah ini akan dilibatkan,” ungkap Said Iqbal. Ia menambahkan bahwa pemerintah berupaya membantu menyusun solusi, termasuk menyurati perusahaan besar seperti Nike agar memperpanjang dan menambah order produksi.
“Kami juga akan mengusulkan relaksasi pajak agar aktivitas produksi tetap berjalan dan tidak terjadi PHK massal. Selama proses ini, hak-hak pekerja harus tetap dilindungi, termasuk pembayaran upah penuh,” tegasnya.
Selain di Jawa Barat, konflik serupa muncul di sektor industri otomotif di Jawa Timur, di mana dua perusahaan komponen otomotif, PT J dan PT S di Pasuruan dan Mojokerto, menghadapi ancaman relokasi ke luar negeri.
Menurut Said Iqbal, situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasi ke negara lain, seperti Vietnam, yang lebih fokus pada pengembangan mobil listrik.
Serikat pekerja akan berupaya melakukan negosiasi dengan perusahaan untuk mencegah relokasi dan akan berkoordinasi dengan DPR serta pemerintah pusat agar kebijakan nasional mendukung pengembangan industri mobil listrik di Indonesia.
Said Iqbal menegaskan bahwa pendekatan langsung ke lapangan menjadi strategi utama. Ia mencontohkan keberhasilannya di PT Amos di Cilincing, Jakarta Utara, di mana setelah kunjungan dan negosiasi, BPJS Ketenagakerjaan kembali aktif dan perusahaan bersedia membayar pesangon pekerja yang terdampak.
“Mitigasi seperti ini memudahkan penyelamatan industri sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah dan serikat buruh tidak hanya fokus pada pencegahan PHK, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan tenaga kerja di tengah tantangan global yang kompleks.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
