NARASITODAY.COM,JAKARTA – Ambisi besar pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun wilayahnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali menjadi batu sandungan.
Menyikapi dilema ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan Pemda agar tidak patah arang dan mulai melirik skema pembiayaan kreatif, salah satunya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Langkah ini diambil demi menjaga kesehatan fiskal nasional. Di ruang rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Senin (22/6/2026), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat harus tetap berhati-hati dan disiplin menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui ambang batas $3\%$ terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Mintanya kan kenaikan anggarannya besar, tetapi tetap kita lihat keadaan anggaran seperti apa. Karena salah satu acuannya adalah jangan sampai kita lewat 3%, karena kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent mereka akan menghukum kita,” ujar Purbaya di hadapan anggota DPD RI.
Menurut Purbaya, penguatan fiskal di tingkat regional kini difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, serta penjajakan sumber dana inovatif. Dengan begitu, roda pembangunan infrastruktur di daerah tetap bisa berputar kencang tanpa harus selalu menengadahkan tangan menanti dana transfer dari pusat.
“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” tambah Purbaya optimistis.
Solusi Bunga Rendah dan Tenor Panjang dari PT SMI
Senada dengan Menkeu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa PT SMI hadir sebagai oase bagi pembiayaan daerah. Institusi ini menawarkan pinjaman dengan beban bunga yang relatif miring dan bersahabat bagi kantong kas daerah.
“Salah satunya adalah melakukan pinjaman dengan dukungan dari PT SMI, dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda, mulai dari membangun sekolah, rumah sakit, PDAM, hingga jalan,” papar Askolani.
Fleksibilitas menjadi keunggulan utama dari skema ini. Askolani membeberkan bahwa Pemda bisa mengajukan pinjaman dengan masa pengembalian (tenor) yang cukup panjang, bahkan mencapai lima tahun atau lebih.
“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk pembangunan daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah. Pembiayaannya bisa sampai lima tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada kekurangan sedikit di anggaran,” urai Askolani lebih mendalam.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga terus memperkokoh fondasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Upaya ini diwujudkan melalui reformasi tata kelola fiskal, modernisasi sistem transfer, serta penguatan manajemen risiko fiskal daerah guna memastikan stabilitas keuangan jangka panjang tetap terjaga secara berkelanjutan.
Optimisme Menuju Target Ekonomi 2027
Di balik pengetatan ikat pinggang fiskal ini, ada secercah harapan besar yang diusung pemerintah. Purbaya mengaku sangat optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 yang dipatok pada angka $5,8\%$ hingga $6,5\%$ bukanlah hal yang mustahil untuk digapai.
Kuncinya terletak pada sinkronisasi dan optimalisasi seluruh mesin penggerak ekonomi, baik yang ada di pusat maupun di sudut-sudut daerah, termasuk menggandeng sektor riil dan swasta.
“Kita akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah termasuk sektor riil. Kita pastikan perbankan cukup likuiditas untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta, sehingga tahun depan saya targetkan mendekati 6% atau lebih. Itu akan menjadi landasan yang lebih kuat untuk kita tumbuh lebih cepat sesuai dengan janji Bapak Presiden,” pungkas Purbaya menutup penjelasannya.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
