NARASITODAY.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meminimalisir potensi konflik dalam menangani polemik lalu lintas (Lalin) angkutan tambang di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Rudy mengatakan, perlu adanya pendekatan dari hati ke hati, mengingat adanya berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang harus diakomodir.
“Dalam menyelesaikan permasalahan ini, cara-cara persuasif harus dikedepankan. Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan perlu diajak bicara, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik,” ujar Rudy Susmanto, Senin (8/1/24).
Pasca terjadinya insiden keributan antara petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dengan beberapa sopir truk, pihaknya menyadari konflik jalur tambang di Parung Panjang memang tidaklah mudah. Namun, janji Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan persoalan jalur tambang ini harus segera direalisasikan.
“Pertama pembangunan kantung parkir harus dituntaskan, tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar saudara-saudara kita, para sopir mau menepi kesana saat jam operasional diberlakukan,” kata Rudy.
Rudy Susmanto menegaskan, DPRD Kabupaten Bogor mendukung sepenuhnya agar polemik jalur tambang ini segera teratasi dengan langkah konkret.
“Dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bogor untuk merampungkan pembangunan ini akan menjadi langkah konkret menuju solusi,” bebernya.
Rudy malanjutkan, pembangunan jalan baru yang rencananya akan dikhususkan untuk lalu lintas angkutan material tambang, untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parung Panjang-Bunar harus segera direalisasikan. Hal ini tentunya memerlukan keterlibatan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Bogor diminta untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar untuk merealisasikan pembangunan ini.
Rudy menambahkan, harapan terbesar masyarakat adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini bukan hanya sebuah kebutuhan praktis tetapi juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi.
“Masyarakat menunggu realisasi janji tersebut dengan harapan bahwa pembangunan ini dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada di Parung Panjang,” tegasnya.
Jika penanganan hanya berkutat pada pengaturan jam operasional, dirinya pun khawatir akan terjadi konflik sosial antara petugas dengan kelompok masyarakat, serta konflik antara kelompok sopir dengan kelompok masyarakat lainnya.
“Hal ini harus diantisipasi dengan serius guna mencegah ketegangan yang dapat merugikan semua pihak,” pungkasnya. ***
