Pj Gubernur Jabar Akui Sejumlah Minimarket Seret Persediaan Beras, Ini Penyebabnya

0

NARASITODAY.COM- Pejabat (PJ) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan sejauh ini stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) di berbagai retail masih sulit. Hal itu disebabkan karena terhambatnya proses administrasi.

“Jadi kalau ritel itu harus ada administrasinya ke pusat bulog dulu, kebanyakan belum masuk ada administrasi yang menunggu diselesaikan, harus tercatat dulu di Bulog pusat,” Katanya belum lama ini di gedung sate.

Lebih lanjut bey menyebut saat ini untuk di ritel-ritel bukan beras dari bulog, melainkan beras kategori premium dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Juga :  Dua Pelaku Penganiayaan Aksi Tawuran Berhasil Diamankan, Setelah Bersembunyi di Garut

“Yogya juga begitu, namun informasinya Yogya di Kota Cirebon sudah masuk per hari ini. Nanti saya cek ke beberapa retail lagi,” ucap Bey.

Selain itu bey mengatakan pasokan untuk beras bulog di wilayah Jawa Barat hingga Idul Fitri 2024 nanti dipastikan aman. Menurutnya saat ini pasokan beras di bulog sudah tersedia sekitar 57 ton.

“Jadi sampai lebaran nanti akan aman, sekarang di bulog ada 57 ton beras, nanti datang lagi 20 ribu ton,” Katanya.

Baca Juga :  Caleg DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi Melegang Mulus, Raih Suara Sempurna Didapil II

bey mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melakukan impor beras. Maka dari itu pihaknya memastikan bahwa pasokan beras akan tetap aman.

“kan impor jalan terus, jadi yang pertama kita pastikan bahwa beras aman, jadi bulog akan menjamin bahwa mereka akan tetap mengantisipasi,” Ungkapnya.

lebih lanjut bey sudah meminta untuk setiap dinas-dinas Indag di Kabupaten/kota untuk melakukan pendistribusian beras sampai tingkat kecamatan.

“Dinas Indag di Kabupaten/kota juga sudah melakukan dengan cara jemput bola, jadi langsung ke kecamatan,” pintanya

Baca Juga :  HUKUMAN YANG MENDIDIK DI SEKOLAH

Bey berharap setelah dari kecamatan, pendistribusian bisa lakukan sampai tingkat RW/RT hal itu agar menghindari antrian saat pendistribusian. Terlebih dirinya menilai antrian secara psikologi tidak baik.

“Saya sudah meminta kalau misalnya di kecamatan itu dibagi lagi per RW atau RT sehingga tidak ada antrian, karena saya lihat ada antrian itu sangat tidak baik secara psikologi padahal masyarakat hanya ingin mendapatkan beras,” harapnya.***