Asmawa Tosepu : Forum Musrenbang Lahirkan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bogor di 20 Tahun Kedepan

0

NARASITODAY.COM – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan melahirkan dokumen perencanaan yang dijadikan pondasi atau landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bogor 20 tahun ke depan.

Hal ini ia sampaikan saat acara Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang dirangkaikan dengan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2025, di Hotel Harris CCM, Kecamatan Cibinong, Kamis (28/3/2024).

Asmawa Tosepu melanjutkan, forum Musrenbang ini sangatlah strategis karena akan merumuskan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, sebagai landasan atau pondasi bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor untuk 20 tahun ke depan.

“Forum Musrenbang ini juga akan merumuskan permasalahan dan isu strategis terkait pembangunan di Kabupaten Bogor, yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi putra-putri terbaik Kabupaten Bogor yang akan berkontestasi dalam Pilkada mendatang,” kata Asmawa.

Baca Juga :  Pakar Hukum Yusril : Sengketa Pilpres bisa Dibawa ke MK

Dia menjelaskan, karena sudah menjadi ketentuan bahwa visi-misi program strategis calon Kepala Daerah itu harus merujuk pada dokumen perencanaan jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemkab Bogor sendiri, masih kata dia, punya target sebelum pendaftaran calon Kepala Daerah itu sudah harus selesai.

“Oleh karena itu, pada hari ini saya beri penekanan khusus kepada seluruh stakeholder yang terkait, bahwa keberhasilan forum ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan mendasar serta isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Bogor, untuk kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan pembangunan ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Kabupaten Bogor di anugerahi sumber daya yang berlimpah serta letaknya sangat strategis di kawasan metropolitan Jabodetabekjur.

Namun disisi lain, masih terdapat permasalahan utama dan mendasar sebagaimana yang terjadi di hampir setiap kabupaten/kota, yaitu terkait kesejahteraan masyarakat, antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya, pengangguran, hingga ketimpangan pembangunan.

Baca Juga :  Menag Ketok Palu, Awal Puasa 1445 h Dilaksanakan Besok

“Perlu perencanaan yang tepat agar permasalahan ini dapat diatasi atau diminimalisir. Kita harus menempatkan prioritas pembangunan dengan tepat, mana yang harus, bukan yang kita ingin karena jika terlalu banyak yang diprioritaskan, maka sama saja dengan tidak memprioritaskan apapun,” ungkap Asmawa.

Pj Bupati Bogor juga menambahkan, harus juga dipertimbangkan status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara dan rencana pembentukan kawasan aglomerasi, dimana Jakarta, Kabupaten Bogor beserta delapan kabupaten/kota lainnya masuk di dalamnya.

“Jadi Kabupaten Bogor harus jeli dalam mengambil peluang karena kawasan aglomerasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global,” jelas Asmawa Tosepu.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor diminta untuk menggali lebih dalam dan cermat terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga :  Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Layangkan Surat Teguran, Banyak ASN Dilingkungan Puskesmas Bolos

Hal ini penting dilakukan, agar dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan akurat pada setiap tahapan pembangunan.

“Membangun sinergi dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi, serta daerah sekitar, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Saya berharap, Pemkab Bogor fokus pada target-target makro daerah yang masih harus diselesaikan dan dicapai dengan kebijakan yang tepat,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua beserta jajaran anggota DPRD Kabupaten Bogor, unsur Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah, dan para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Bogor, perwakilan Bappeda kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Bogor, perwakilan perguruan tinggi, para ketua lembaga, organisasi, asosiasi perhimpunan, para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, perempuan, dan disabilitas.