NARASITODAY.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Nurodin Jaro Peloy, menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor setelah adanya aksi warga yang bergotong royong memperbaiki akses jalan yang statusnya milik pemerintah daerah (Pemda).
“Yang sangat lemah dari pihak eksekutif dalam hal ini Pemda Bogor, terkhusus Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang sudah dilengkapi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta konsultan pengawas, ternyata belum mampu melaksanakan fungsinya secara baik,” kata Jaro Peloy.
Ia menambahkan, sejak tahun 2019, anggaran melalui APBD selalu ada, kecuali pada tahun 2021 ketika ada program yang didanai oleh APBD Provinsi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, perbaikan jalan tersebut tidak pernah tuntas, bahkan dengan anggaran pemeliharaan yang ada.
“Faktanya, tidak beres-beres,” tegasnya.
Kerja Bakti Warga sebagai Bentuk Protes
Sebelumnya diberitakan, masyarakat di tiga desa di Kecamatan Sukajaya, yakni Desa Urug, Desa Kiarapandak, dan Desa Kiarasari, secara serentak melaksanakan kerja bakti untuk memperbaiki akses jalan yang rusak parah.
Aksi ini mencerminkan keprihatinan warga terhadap kondisi jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Saat ini masyarakat di Desa Kiarasari dan Desa Urug serentak melaksanakan kerja bakti untuk perbaikan jalan tersebut, padahal jalan tersebut statusnya jalan milik Kabupaten Bogor,” ungkap Jaro Peloy.
Di titik lain, tepatnya di Desa Kiarapandak dan Desa Urug, warga juga bergotong royong bahkan menggunakan alat berat untuk memperbaiki jalan.
Proyek Jalan Cigudeg-Kiarasari-Cisangku yang Mangkrak
Peloy menyebut, bahwa akses jalan Cigudeg-Kiarasari-Cisangku mengalami dua kali mangkrak. Pertama, pada tahun 2021 dengan anggaran PEN sebesar Rp 28,7 miliar yang dibagi dalam enam segmen.
Pada segmen lima, di perbatasan Desa Kiarasari dan Kiarapandak, proyek yang dikerjakan oleh PT Duta Tunas Kontruksi Pratama hanya selesai sebagian sebelum waktu habis.
Kedua, pada tahun 2023, proyek ini kembali mangkrak meski sudah dianggarkan sebesar Rp 4 miliar untuk penyelesaian. Proyek yang dimenangkan oleh CV. Moca Kresindo ini kembali mengecewakan warga karena tidak tuntas.
Harapan Baru di Tahun 2024
Tahun ini, 2024, pemerintah menganggarkan kembali Rp 2 miliar untuk proyek jalan tersebut. Jaro Peloy berharap Dinas PUPR dapat melakukan pengawasan yang baik agar proyek ini tidak kembali mangkrak.
“Semoga pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR dapat melakukan pengawasan secara baik sehingga hasilnya maksimal dan tidak mangkrak lagi. Masa iya melaksanakan pembangunan yang sudah jelas-jelas ada uangnya tidak becus,” kata Jaro Peloy.
Ia juga menekankan pentingnya Unit Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) dalam memilih penyedia jasa yang memiliki kemampuan menyelesaikan proyek secara baik.
Kritik ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menangani proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan warga.
“Dengan adanya kerja bakti dari masyarakat, diharapkan pemerintah bisa lebih peka dan serius dalam menangani proyek-proyek infrastruktur. Hal ini sekaligus sebagai bentuk protes atas kinerja pemerintah yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat,” pungkasnya.***
