NARASITODAY.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pelarangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol).
Kebijakan ini menuai reaksi keras, termasuk dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni.
Achmad secara tegas menilai kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol yang bergantung pada BBM subsidi untuk menjalankan pekerjaannya.
“Saya rasa Pak Menteri ESDM tidak bijak dan tidak pro rakyat,” ujar Achmad saat ditemui, Jumat (29/11/2024).
Menurut Achmad, para pengemudi ojol adalah individu yang mencari penghidupan di tengah keterbatasan peluang kerja formal.
Ia menilai kebijakan tersebut justru menambah beban bagi mereka yang sudah menghadapi tekanan ekonomi.
“Pengemudi ojol itu bukan orang yang punya usaha besar, tapi mereka mencari uang untuk bertahan hidup. Pemerintah seharusnya melihat kondisi mereka lebih dalam, bukan hanya menganggap mereka sebagai pelaku usaha,” jelasnya.
Achmad juga menyoroti biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol, termasuk pengisian BBM.
Menurutnya, BBM subsidi seperti pertalite adalah salah satu cara mereka untuk mengurangi beban pengeluaran.
“Mereka punya tanggungan besar: isi bensin, potongan dari operator, lalu baru mendapat penghasilan bersih. Kalau BBM subsidi dicabut, mereka akan semakin tertekan,” tegasnya.
Achmad juga menyatakan keprihatinannya atas kebijakan ini yang menurutnya bertentangan dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia mengingatkan bahwa para menteri seharusnya bekerja demi kepentingan rakyat kecil.
“Pak Prabowo selalu menekankan agar kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat. Kalau kebijakan ini tetap dijalankan, artinya tidak sesuai dengan visi tersebut,” pungkasnya.
