NARASITODAY.COM – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil V, Aan Triana Al Muharrom, yang juga sebagai Ketua Komisi III, memberikan perhatian serius terhadap masalah upah buruh di sektor pertambangan.
Dalam keterangannya, Aan menekankan perlunya kolaborasi yang lebih intens antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat untuk memastikan kesejahteraan buruh pertambangan.
“Penting untuk segera menindaklanjuti isu buruh ini dengan Disnaker. Mengingat kabupaten hanya memiliki cabang dinas, sedangkan domain utama ada di Provinsi Jawa Barat melalui ESDM,” ujar Aan, usai kegiatan reses Anggota DPRD masa sidang satu Dapil V, di Aula Kecamatan Cigudeg. Senin (2/12/2024).
Ia menambahkan bahwa komunikasi yang erat antara Disnaker Kabupaten Bogor dan ESDM Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.
Isu upah buruh menjadi salah satu fokus utama Aan, selain regulasi terkait sektor pertambangan.
Aan menyebutkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor saat ini telah mencapai angka Rp4.300.000, dengan potensi kenaikan sebesar 6,5 persen yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp4.800.000.
“Ini adalah kenaikan yang signifikan. Namun, untuk memastikan buruh benar-benar merasakan dampaknya, kolaborasi antara Disnaker Kabupaten Bogor dan ESDM Provinsi Jawa Barat harus semakin kuat, mengingat ESDM adalah pihak yang mengeluarkan izin pertambangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aan menyatakan bahwa masukan dan keluhan dari pekerja tambang harus segera ditindaklanjuti.
Ia berharap solusi cepat bisa ditemukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi para buruh tambang di Kabupaten Bogor, mengingat wilayah ini memiliki banyak aktivitas pertambangan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan buruh, terutama dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan sejahtera.
Aan berharap pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat dapat bekerja sama lebih erat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para pekerja tambang, termasuk dalam hal perlindungan kerja dan fasilitas yang memadai.
Pernyataan Aan mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk serikat buruh yang berharap adanya langkah nyata dari pemerintah.
Selain soal upah, perlindungan kerja yang lebih baik serta peningkatan fasilitas di sektor tambang menjadi agenda yang sangat dinanti-nanti.(Dre)
