NARASITODAY.COM – Di tengah harapan akan adanya perubahan nasib, para guru honorer di Kabupaten Bogor kini menghadapi ketidakpastian terkait pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Desakan ini semakin kuat seiring dengan pengumuman pemerintah pusat yang menyatakan adanya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024, dengan rencana pengangkatan CASN dan PPPK pada Oktober 2025 dan Juni 2025, masing-masing.
Esa Saputra, Ketua Aliansi CASN Kabupaten Bogor 2024, mengungkapkan bahwa penundaan pengangkatan ini memberi dampak besar terhadap kehidupan para guru honorer.
“Sangat jelas, itu dampaknya kami tidak digaji sama sekali dari bulan Januari, Februari, Maret. Apalagi kalau diundur lagi ke belakang, makin kami sengsara lagi,” ungkap Esa dengan nada penuh keprihatinan saat ditemui pada Senin (17/3/2025).
Baginya, ketidakpastian ini bukan hanya soal penundaan status kepegawaian, tetapi juga soal ketahanan ekonomi para guru.
Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh para guru honorer adalah ketidakmampuan mereka untuk memperoleh gaji reguler, mengingat mereka yang sudah memiliki sertifikasi pendidik (PPG) tidak lagi bisa digaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal ini membuat mereka hanya bergantung pada tunjangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Bayangkan kita cuma dapat uang Rp2 juta, tapi tiga bulan sekali, itupun dipotong sama PPN. Jadi kami hanya mengharapkan itu saja kalau ini diundur kembali,” lanjut Esa dengan wajah penuh kecemasan.
Kondisi ini semakin memperburuk kesejahteraan guru honorer yang mengandalkan tunjangan tersebut sebagai sumber utama pendapatan mereka. Namun, meskipun berada dalam situasi sulit, harapan untuk perubahan masih ada, terutama setelah mendengar kabar mengenai percepatan proses pengangkatan dari pemerintah.
Menanggapi desakan tersebut, Rusliandy, Ketua Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, memberikan janji yang memberi secercah harapan bagi para guru honorer.
“Hari ini kami beraudiensi, dan kami sudah menyaksikan konferensi pers dari Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai amanat Presiden, ada percepatan penyelesaian tahapan nomor induk pegawai dan penyerahan SK pengangkatan untuk PPPK dan CPNS,” kata Rusliandy, memberikan penegasan bahwa pemerintah daerah akan segera menyelesaikan proses administrasi pengangkatan sesuai dengan arahan pusat.
Lebih lanjut, Rusliandy menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempercepat proses verifikasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK.
“Tetap semangat, terima kasih atas perjuangannya selama ini. Mohon motivasi dan kinerja tetap dijaga untuk membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik ke depannya,” tegas Rusliandy dengan penuh harapan.
Bagi para guru honorer, desakan mereka untuk segera diangkat sebagai PPPK bukan hanya soal status pekerjaan, tetapi juga soal kelangsungan hidup mereka. Kini, mereka hanya bisa menunggu dengan penuh harap, berharap perubahan yang sudah lama dinanti akan segera terwujud demi masa depan yang lebih baik.***
