NARASITODAY.COM – Sebuah angin segar bertiup kencang dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah tengah memfinalisasi sebuah inisiatif monumental bernama Sekolah Rakyat, sebuah oase pendidikan yang direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun ajaran 2025-2026, tepatnya pada bulan Juli mendatang. Sekolah yang mengusung semangat inklusivitas ini akan berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos), dengan status sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Kabar gembira ini terungkap dalam pertemuan hangat antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Rabu (9/4/2025). Dalam pertemuan tersebut, garis besar kelembagaan dan kebutuhan sumber daya manusia untuk Sekolah Rakyat mulai terpetakan dengan jelas.
Menteri Rini Widyantini menjelaskan bahwa penetapan status UPT bagi Sekolah Rakyat adalah langkah strategis mengingat kepemilikannya berada di bawah Kemensos, meskipun substansi pendidikannya akan diselaraskan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Kelembagaan sekolah rakyat akan berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), karena sekolahnya adalah milik Kemensos walaupun secara substansinya oleh Kemendikdasmen,” kata Rini dalam pernyataan resmi dari Kemensos, yang dikutip pada Jumat (11/4/2025).
Lebih lanjut, Menteri Rini mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB memiliki peran krusial dalam mewujudkan Sekolah Rakyat ini. Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB diberi mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik, serta struktur kelembagaan yang solid. Menurutnya, dukungan Kementerian PANRB mencakup dua aspek utama: Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan.
Dalam aspek SDM, fokusnya adalah pada mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Sementara itu, dalam aspek kelembagaan, Kementerian PANRB akan memperkuat fondasi organisasi Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kemensos.
“Menurut Menteri Rini, Kementerian PANRB mendukung Sekolah Rakyat dari aspek SDM dan Kelembagaan. Dalam aspek SDM, lanjutnya, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas ASN untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan. Sementara itu dalam dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.”
Mengenai profil para pengajar di Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Gus Ipul memberikan gambaran prioritas. Ia menyatakan bahwa opsi utama adalah menempatkan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu, disusul oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah memiliki penempatan.
Opsi PPPK paruh waktu juga menjadi pertimbangan untuk melengkapi kebutuhan tenaga pendidik. “Mengenai status guru, Gus Ipul mengatakan opsinya adalah diutamakan yang berstatus PNS terlebih dahulu, kemudian PPPK yang sudah mendapatkan penempatan. Selanjutnya melalui PPPK paruh waktu.”
Saat ini, antusiasme untuk menyambut Sekolah Rakyat sudah terasa di berbagai daerah. Gus Ipul mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 53 lokasi yang telah siap untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif ini. Ia menargetkan bahwa Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi paling cepat pada Juli 2025 di wilayah-wilayah yang infrastruktur dan fasilitas pendukungnya sudah memadai.
“Menurutnya, saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.”
Sebagai langkah konkret pasca pertemuan penting ini, Gus Ipul berencana untuk segera melakukan inventarisasi kebutuhan pegawai. Langkah selanjutnya adalah mengundang Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pendataan guru di 53 lokasi yang telah siap tersebut.
Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, sebuah harapan baru bagi pendidikan yang lebih merata dan inklusif di Indonesia.***
