NARASITODAY.COM – Di tengah riuh pergantian pemerintahan dan tantangan ekonomi global, Indonesia menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari: pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87% (yoy). Angka ini lebih rendah dari yang diharapkan, namun bagi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, ini bukan sesuatu yang mengejutkan.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Rabu (7/5/2025), Luhut menyampaikan pandangannya secara terbuka. Ia menyebut salah satu penyebab utama perlambatan adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Namun, dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
“Yang penting kita sudah tahu masalah, dan presiden sudah address bahwa kita akan perbaiki ini. Karena itu, percepatan belanja negara menjadi kunci,” ujarnya mantap.
Bagi Luhut, solusi tidak hanya soal anggaran yang digelontorkan lebih cepat, tetapi juga arah belanja yang tepat sasaran. Ia menyoroti Program Makan Bergizi (MBG) sebagai inisiatif yang bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal ekonomi kerakyatan.
Program MBG, menurutnya, memiliki potensi untuk menggairahkan perekonomian desa. Dari petani sayur, peternak ayam, pedagang telur, hingga pelaku UMKM lokal, semua bisa mendapatkan angin segar dari kebijakan ini.
“Simpul-simpul ekonomi desa bisa bangkit lewat MBG,” ujarnya.
Namun tantangan tak berhenti di situ. Luhut tak menutupi bahwa ada faktor lain yang memperlambat laju ekonomi: konsumsi rumah tangga yang lesu, investasi yang belum optimal, tekanan ekspor akibat kondisi global, hingga pertumbuhan yang belum merata antarwilayah.
“Ini semua mengingatkan kita tentang pemerataan dan percepatan harus dijalankan secara simultan,” tegasnya lagi.
Dalam pandangan Luhut, Presiden Prabowo telah mengambil sikap tegas. Pemerintah diminta menyederhanakan regulasi, memperkuat kerja sama dagang, dan menjaga keseimbangan hubungan ekonomi internasional, tanpa melupakan kepentingan rakyat kecil.
“Arahan Presiden @prabowo sangat jelas kemarin: sederhanakan regulasi, perkuat kemitraan dagang, dan jaga keseimbangan hubungan ekonomi global, sembari memastikan perlindungan bagi rakyat kecil,” kata Luhut.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak panik melihat angka pertumbuhan di bawah 5%. Baginya, ini adalah bagian dari proses adaptasi, seperti yang juga terjadi pada masa transisi pemerintahan 2014.
“Semua perlu tahu bahwa pola seperti ini bukan hal baru. Karena pada masa transisi pemerintahan 2014, kuartal pertama dan kedua juga tumbuh di bawah 5%. Artinya, dalam masa penyesuaian seperti ini, perlambatan bisa terjadi,” jelasnya.
Dan yang paling penting, dalam situasi seperti ini, Luhut mengingatkan agar bangsa tidak terjebak pada saling menyalahkan.
“Karena itu, kita semua perlu menjaga semangat kebersamaan. Dalam situasi seperti ini, bukan saatnya saling menyalahkan. Kita butuh kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengambil keputusan penting,” pungkasnya.***
