NARASITODAY.COM – Rapat kerja antara Komisi XI DPR dan sejumlah pejabat tinggi bidang ekonomi berlangsung hingga larut malam pada Selasa (3/7/2025). Pertemuan yang dimulai pukul 19.53 WIB ini baru ditutup sekitar pukul 23.05 WIB, namun belum menghasilkan kesimpulan resmi terkait pembahasan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa kesimpulan dari rapat ini masih akan disusun kemudian, mengingat proses pembahasan yang masih berlanjut ke tingkat panitia kerja (panja).
“Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” ujar Misbakhun saat menutup rapat.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani memaparkan berbagai kondisi ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi proyeksi RAPBN 2026, termasuk capaian APBN hingga Semester I tahun 2025. Paparan ini juga mencakup potensi risiko dan peluang ekonomi hingga akhir tahun berjalan.
Gubernur BI, Menteri PPN, dan Ketua OJK turut memberikan data dan analisis pendukung. Rapat juga diwarnai sesi tanya jawab dengan anggota Komisi XI DPR.
Sri Mulyani menguraikan proyeksi sejumlah indikator makro dalam RAPBN 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2% hingga 5,8%, inflasi antara 1,5%–3,5%, serta yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di rentang 6,6%–7,2%. Kurs rupiah diproyeksikan bergerak di antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan US$60–80 per barel.
Di sektor energi, lifting minyak ditargetkan 600.000–605.000 barel per hari dan lifting gas antara 953.000 hingga 1,17 juta barel setara minyak per hari. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,5%–7,5%, tingkat pengangguran 4,5%–5%, serta rasio gini antara 0,379–0,382.
Untuk kerangka fiskal RAPBN 2026, defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,48% hingga 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara dirancang berkisar antara 11,71% hingga 12,22% dari PDB, sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 14,19%–14,75% dari PDB.
Rincian penerimaan negara meliputi target penerimaan pajak sebesar 8,9%–9,24% dari PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%–1,21%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1,63%–1,76%, dan hibah sebesar 0,002%–0,003%.
Di sisi belanja, pemerintah pusat dirancang menyerap anggaran sebesar 11,41%–11,86% dari PDB, dengan transfer ke daerah di kisaran 2,78%–2,89%. Keseimbangan primer diperkirakan defisit 0,18%–0,22%, dan pembiayaan anggaran berada pada rentang yang sama dengan defisit, yakni 2,48%–2,53%.***
