NARASITODAY.COM – Ketegangan bersenjata di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelenggarakan rapat darurat secara tertutup pada Jumat (25/7/2025).
Informasi tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah sumber diplomatik kepada kantor berita AFP, yang menyebutkan bahwa permintaan rapat diajukan langsung oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet.
Hingga kini, baik Sekretariat Dewan Keamanan PBB maupun perwakilan tetap dari kedua negara belum memberikan keterangan resmi mengenai agenda maupun kemungkinan resolusi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 waktu New York.
Sementara itu, otoritas Thailand melaporkan bahwa sedikitnya 14 orang tewas dalam bentrokan terbaru, terdiri dari 13 warga sipil dan satu anggota militer. Serangan roket dan artileri yang dilancarkan oleh pasukan Kamboja disebut sebagai penyebab jatuhnya korban tersebut.
Lokasi insiden terletak di sekitar kuil Hindu Khmer Ta Muen Thom, yang berada di area sengketa sepanjang perbatasan timur, sekitar 360 kilometer dari Bangkok. Militer Thailand mengklaim bahwa pihak Kamboja memulai serangan dengan tembakan dan pengiriman drone pengintai, sebelum mengerahkan pasukan bersenjata berat berikut peluncur roket.
“Pasukan udara kami telah melaksanakan serangan udara terhadap target-target militer di Kamboja,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Thailand, Richa Suksuwanon, dikutip dari The Guardian.
Militer Thailand juga menyiagakan enam jet tempur F-16 untuk patroli, dan satu di antaranya dikonfirmasi telah melakukan pengeboman di wilayah Kamboja yang menargetkan instalasi militer.
Namun pemerintah Kamboja membantah tuduhan tersebut dengan tegas. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan tindakan pembelaan diri terhadap pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh militer Thailand.
“Pasukan Kamboja bertindak secara ketat dalam kerangka bela diri, merespons infiltrasi tanpa provokasi oleh pasukan Thailand yang melanggar kedaulatan wilayah kami,” demikian pernyataan resmi kementerian.***
sumber:cnbc
Ikuti Berita :Â Google News
Ikuti Saluran WhatsApp:Â Narasitoday
