NARASITODAY.COM, BANGKOK — Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (29/8/2025) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etika.
Keputusan tersebut mengakhiri masa jabatannya yang baru berlangsung satu tahun dan menjadi pukulan terbaru bagi keluarga Shinawatra, yang selama dua dekade terlibat dalam persaingan kekuasaan dengan kelompok konservatif dan militer.
Paetongtarn, 39 tahun, merupakan perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand dan menjadi pemimpin keenam dari lingkaran keluarga atau pendukung Shinawatra yang tersingkir melalui kudeta atau keputusan pengadilan.
Dalam putusan yang diambil dengan suara 6-3, Mahkamah menyatakan Paetongtarn melanggar etika karena terlibat dalam percakapan telepon yang bocor dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Juni lalu. Percakapan itu terjadi saat hubungan kedua negara memanas di perbatasan dan berujung pada konflik bersenjata selama lima hari.
“Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat secara konsisten bersedia mematuhi atau bertindak sesuai dengan kehendak pihak Kamboja,” bunyi pernyataan resmi pengadilan, dikutip dari Reuters.
Majelis hakim menilai Paetongtarn telah mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, merusak citra negara, serta menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.
Menanggapi kontroversi tersebut, Paetongtarn sempat menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa tindakannya bertujuan untuk mencegah terjadinya perang. Namun, permintaan maaf itu tidak memengaruhi keputusan pengadilan.
Putusan ini sekaligus mengakhiri karier politik Paetongtarn yang baru dimulai setelah menggantikan Srettha Thavisin, yang juga diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi tahun lalu. Ia menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dicopot oleh lembaga tersebut.
Pengganti Paetongtarn dan Dinamika Politik
Pasca pencopotan Paetongtarn, perhatian publik kini tertuju pada proses pemilihan perdana menteri baru. Partai Pheu Thai yang dipimpinnya mengalami penurunan posisi tawar dalam negosiasi politik dan harus berupaya mempertahankan koalisi yang rapuh dengan mayoritas tipis.
Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai bersama kabinet yang ada akan menjalankan pemerintahan sementara hingga parlemen menetapkan pemimpin baru. Tidak ada tenggat waktu yang ditentukan untuk proses tersebut.
Lima nama disebut memenuhi syarat sebagai calon perdana menteri, termasuk Chaikasem Nitisiri dari Pheu Thai, mantan jaksa agung berusia 77 tahun yang minim pengalaman kabinet.
Nama lain yang beredar antara lain mantan PM dan eks-panglima militer Prayuth Chan-ocha, meski telah menyatakan pensiun dari politik, serta Anutin Charnvirakul, wakil perdana menteri yang sebelumnya menarik partainya dari koalisi akibat skandal telepon Paetongtarn.
Pengamat politik dari Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menilai proses penunjukan perdana menteri baru berpotensi memicu ketidakpastian politik.
“Menunjuk perdana menteri baru… akan sulit dan bisa memakan waktu cukup lama. Tidak mudah bagi semua partai untuk menyelaraskan kepentingan mereka. Pheu Thai akan berada pada posisi yang merugikan,” ujarnya.
Situasi politik yang tidak stabil ini terjadi di tengah meningkatnya keresahan publik terhadap lambannya reformasi dan pertumbuhan ekonomi yang lesu. Bank sentral Thailand memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya mencapai 2,3%, angka yang tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
