NARASITODAY.COM, BERLIN — Pemerintah Jerman mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh warganya untuk segera meninggalkan Iran dan menunda perjalanan ke negara tersebut.
Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya risiko tindakan balasan dari Teheran atas peran Jerman dalam memicu kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran.
Pada Kamis (28/8/2025), Jerman bersama Inggris dan Prancis memulai proses 30 hari untuk mengaktifkan kembali sanksi PBB terhadap Iran, menyusul tuduhan pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir 2015. Langkah ini diambil setelah perundingan terbaru di Jenewa dinilai gagal menunjukkan kesiapan Iran untuk mencapai kesepakatan baru.
“Karena perwakilan pemerintah Iran telah berulang kali mengancam dengan konsekuensi dalam kasus ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa kepentingan dan warga negara Jerman akan berdampak oleh tindakan balasan di Iran,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Jerman, dikutip dari Reuters, Jumat (29/8/2025).
Kementerian juga menyampaikan bahwa layanan konsuler di Kedutaan Besar Jerman di Teheran saat ini sangat terbatas. “Saat ini, Kedutaan Besar Jerman di Teheran hanya dapat memberikan bantuan konsuler terbatas di lokasi,” tulis peringatan tersebut di situs resmi kementerian.
Ketiga negara Eropa tersebut memutuskan mengaktifkan “mekanisme snapback” setelah serangkaian perundingan pasca serangan terhadap fasilitas nuklir Iran oleh Israel dan Amerika Serikat pada pertengahan Juni. Mekanisme ini memungkinkan sanksi internasional yang sebelumnya dicabut untuk diberlakukan kembali.
Iran, dalam tanggapannya, mengecam keputusan tersebut. Seorang pejabat senior Iran yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa langkah itu “ilegal dan disesalkan”, meski tetap membuka ruang untuk dialog.
“Langkah ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan diplomasi, bukan memberikan peluang untuk itu. Diplomasi dengan Eropa akan terus berlanjut,” ujarnya.
“Iran tidak akan menyerah di bawah tekanan,” tegasnya.
Sebelumnya, Iran telah memperingatkan akan memberikan “respons keras” jika sanksi internasional kembali diberlakukan.
Di sisi lain, ketiga negara Eropa khawatir kehilangan hak prerogatif untuk mengaktifkan sanksi tersebut jika tidak dilakukan sebelum pertengahan Oktober, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian nuklir 2015 yang juga melibatkan Rusia, China, dan Amerika Serikat.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
