NARASITODAY.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah bersama DPR RI mendengar serius aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi belakangan ini.
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI sepakat mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya.
Selain itu, pimpinan partai politik juga sepakat mencabut keanggotaan anggota DPR yang dinilai membuat kegaduhan publik. Kebijakan ini mulai berlaku 1 September 2025.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya.
Prabowo meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil.
Ia juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan konstitusional sesuai UUD 1945 serta UU Nomor 9 Tahun 1998.
Namun, Presiden menegaskan negara wajib bertindak jika terjadi aksi anarkis, perusakan, penjarahan, atau ancaman terhadap keselamatan rakyat.
“Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran,” katanya.
Terkait dugaan pelanggaran aparat dalam demonstrasi, Prabowo menyebut Polri telah melakukan pemeriksaan dengan proses transparan dan terbuka.
Ia juga memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Di akhir pernyataan, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional.
“Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Mari kita bergotong royong menjaga Tanah Air,” pungkasnya.***
Editor : Andreas
