NARASITODAY.COM, JAKARTA – Kisruh kenaikan tarif sewa kios di District Blok M, Jakarta Selatan, memicu reaksi publik setelah sejumlah pedagang mengeluhkan lonjakan harga yang dianggap tidak wajar.
Aksi protes para pelaku usaha yang viral di media sosial akhirnya mendorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi pada Rabu (3/9/2025).
Dalam kunjungannya, Pramono menegaskan bahwa tarif sewa kios harus sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pedagang dan pengelola, dalam hal ini PT MRT Jakarta dan koperasi terkait.
“Jadi untuk sewa, nanti apa yang menjadi kesepakatan antara para pedagang District Blok M dengan MRT Jakarta, saya tidak memperbolehkan pihak yang bersangkutan menagih sewa melebihi apa yang menjadi kesepakatan keduanya,” ujar Pramono, Jumat (5/9/2025).
Ia mengakui bahwa pengelolaan District Blok M berada di bawah tanggung jawab PT MRT Jakarta bersama sebuah koperasi, dan menyebut telah menegur langsung Direktur Utama MRT, Tuhiyat, atas pelanggaran tarif yang terjadi.
“Dalam kerja sama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan, ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur Dirut MRT,” katanya.
Pramono menyebut bahwa batas bawah sewa kios seharusnya Rp300 ribu dan batas atas Rp1,5 juta. Namun, dalam kasus yang viral, tarif melonjak hingga Rp7,5 juta per bulan. Ia pun menegaskan akan memutus kerja sama jika pelanggaran serupa kembali terjadi.
“Kalau mereka tidak memenuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan hitam di atas putih, maka saya minta diputus saja kerja samanya,” tegasnya.
Gubernur DKI juga menyampaikan keprihatinannya atas dampak yang ditimbulkan terhadap para pedagang dan menekankan pentingnya penyelesaian segera.
“Ketika kabar ini viral, saya akhirnya berkunjung ke sini, karena saya tidak mau masalah ini berkepanjangan. Ini harus diselesaikan,” tuturnya.
Ia menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk mendukung pelaku UMKM dan mengecam tindakan pengelola yang memanfaatkan ramainya Blok M untuk menaikkan harga secara sepihak.
“Bagi saya, UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena,” ucap Pramono.
Sebagai solusi, Pemprov DKI menawarkan relokasi ke Blok M Hub dengan pembebasan biaya sewa selama dua bulan bagi pedagang yang bersedia pindah.
“Kalau mereka mau menggunakan tempat ini (Blok M Hub), maka nanti selama 2 bulan, kami berikan kebebasan, gratis, supaya mereka mau pindah ke Blok M Hub,” katanya.
Pantauan CNBC Indonesia pada Rabu (3/9/2025) menunjukkan bahwa District Blok M kembali sepi, dengan hanya belasan kios yang masih beroperasi mayoritas toko aksesori. Kawasan yang sempat kumuh itu sempat hidup kembali pada akhir 2024 berkat kehadiran gerai-gerai UMKM makanan, seperti Nasi Matah Blok M yang menjadi pelopor.
Namun kini, sejumlah gerai UMKM yang sempat memulihkan kawasan tersebut justru pamit dan menutup usaha mereka, sebagaimana terlihat dari unggahan viral di TikTok.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
