NARASITODAY.COM – Amerika Serikat menghadapi ancaman penutupan pemerintahan (shutdown) jika tidak tercapai kesepakatan anggaran sebelum tenggat waktu 30 September. Presiden Donald Trump menyampaikan peringatan tersebut pada Kamis malam waktu setempat, menegaskan bahwa perselisihan dengan Partai Demokrat semakin memanas.
Gedung Putih, yang dipimpin oleh pemerintahan dari Partai Republik, meningkatkan tekanan terhadap oposisi Demokrat dalam negosiasi anggaran fiskal. Trump memperingatkan bahwa jika tuntutan Demokrat tidak diakomodasi, akan terjadi pemecatan besar-besaran terhadap pegawai federal.
“Bisa jadi, ya,” ujar Trump kepada awak media di Ruang Oval, seperti dikutip AFP, Jumat (26/9/2025). Ia menambahkan, “Karena Demokrat gila, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.”
Sinyal kesiapan menghadapi shutdown juga terlihat dari memo internal Gedung Putih. Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) telah menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk mempertimbangkan pemberitahuan Pengurangan Tenaga Kerja (Reduction in Force/RIF) bagi seluruh karyawan.
Memo tersebut, yang diperoleh AFP, menyebutkan bahwa lembaga-lembaga harus “menggunakan kesempatan ini untuk mempertimbangkan pemberitahuan RIF untuk semua karyawan”.
Kebijakan ini diperkirakan akan menambah tekanan bagi pegawai negeri, terlebih setelah sebelumnya Department of Government Efficiency (DOGE) milik Elon Musk melakukan PHK besar-besaran di awal tahun.
Perdebatan anggaran di Kongres terhambat oleh usulan pemotongan belanja dan penghapusan subsidi layanan kesehatan, dua poin yang ditolak keras oleh Demokrat. Mereka menuntut agar klausul tersebut dicabut.
“Kami tidak akan diintimidasi,” tegas seorang anggota Demokrat kepada wartawan, sambil menyebut Kepala OMB Russ Vought sebagai “benar-benar dan sepenuhnya di luar kendali”. Ia menambahkan, “Pemerintahan Trump telah memperjelas niat mereka: Mereka ingin terus memecat pegawai negeri yang merupakan pembayar pajak Amerika yang bekerja keras.”
Jika shutdown benar-benar terjadi, layanan non-esensial akan dihentikan dan ratusan ribu pegawai negeri terancam tidak menerima gaji sementara waktu. Memo Gedung Putih juga meminta lembaga-lembaga untuk menyerahkan rencana pengurangan staf dan memberi pemberitahuan kepada karyawan.
Dalam memo tersebut, Gedung Putih menyalahkan “tuntutan gila” dari Demokrat dan menuduh mereka melanggar tradisi kesepakatan bipartisan selama satu dekade untuk menghindari penutupan tahunan. Perseteruan seperti ini memang menjadi bagian dari dinamika politik AS setiap tahun.
Pekan lalu, DPR AS yang dikuasai Partai Republik telah meloloskan RUU pendanaan sementara. Namun, rancangan tersebut masih harus melewati pembahasan di Senat, di mana Demokrat menunjukkan penolakan yang solid. Meski Republik memegang mayoritas tipis di kedua kamar, sistem politik AS tetap mensyaratkan dukungan dari oposisi untuk meloloskan anggaran.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
