NARASITODAY.COM, NEW YORK – Wali Kota terpilih New York City, Zohran Mamdani, mengirimkan pesan politik yang tegas kepada pemerintahan Presiden Donald Trump, menyatakan bahwa kota tersebut tidak akan bekerja sama dengan operasi penegakan hukum imigrasi federal.
Mamdani secara terbuka menegaskan bahwa Departemen Kepolisian New York (NYPD) harus fokus pada keselamatan publik dan tidak terlibat dalam operasi Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).
Pesan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara pemerintahan federal dan kota-kota suaka, dengan New York sebagai salah satu target utama.
Wali Kota terpilih, yang akan dilantik pada 1 Januari 2026, telah menginstruksikan Komisaris Polisi Jessica Tisch agar “tak ada satu pun petugas NYPD yang terlibat dalam operasi ICE.”
Mamdani menekankan identitas New York sebagai “kota imigran” dan berkomitmen untuk melindungi populasinya yang beragam.
“Kota ini bangga dengan warisan imigrannya… dan kami akan melindungi warga New York tersebut sebagaimana kami melindungi setiap warga New York,” ujar Mamdani, seperti dikutip Newsweek, Kamis (20/11/2025).
Ia menyoroti kekhawatiran publik mengenai agen ICE yang mendatangi kerabat di rumah dan sekolah, dan menyebut dugaan praktik polisi kota yang membantu operasi federal sebagai hal yang “tidak dapat diterima begitu saja.”
Langkah Mamdani ini berhadapan langsung dengan ancaman dari Gedung Putih. Mantan pelaksana tugas direktur ICE dan Kepala Perbatasan Gedung Putih, Tom Homan, mengisyaratkan bahwa agen federal akan “menyerbu New York” sebagai bagian dari operasi besar-besaran terhadap imigran di kota-kota besar AS.
Dalam wawancara nasional, Homan menegaskan peningkatan operasi ICE ke New York “sudah dekat.” Ia bahkan menyatakan bahwa operasi tersebut akan berjalan “dengan atau tanpa Mamdani,” dan berjanji akan “membanjiri zona tersebut.” Homan mengklaim bahwa kerja sama antara ICE dan pemerintah kota sebelumnya telah dihambat.
Ketegangan ini adalah bagian dari dorongan Pemerintahan Trump untuk menekan kota-kota suaka. Presiden Trump sebelumnya mengancam akan memotong bantuan federal dan meningkatkan kehadiran ICE bagi kota-kota yang menolak bekerja sama dalam penegakan hukum imigrasi.
Di New York sendiri, kebijakan ini memiliki dampak signifikan, mengingat lebih dari 3,2 juta penduduk sepertiga populasi kota lahir di luar negeri.
Meskipun siap bertemu dengan Presiden Trump, Mamdani menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah sikapnya terkait kebijakan yang dianggap merugikan warga New York. Ia melihat perlindungan terhadap imigran sebagai mandat publik yang penting.
Di samping isu imigrasi, Mamdani juga sedang mempersiapkan transisi pemerintahannya. Ia menggalang dana transisi sebesar US$4 juta (sekitar Rp65 miliar) dan telah mengumpulkan lebih dari US$1 juta (sekitar Rp16,3 miliar) dalam dua minggu setelah kemenangannya.
Dana ini, menurut Mamdani, digunakan untuk perekrutan staf, persiapan pelantikan, dan penyusunan agenda awal, sekaligus menghindari “ketergantungan pada donatur kaya.”***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
