NARASITODAY.COM, SOFIA – Bulgaria, negara anggota Uni Eropa (UE) yang dikenal termiskin dan tengah bersiap mengadopsi mata uang euro, kembali dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran. Puluhan ribu warga tumpah ruah di jalanan pada Senin waktu setempat, dalam aksi anti-korupsi terbesar yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir.
Massa memadati alun-alun di depan gedung Parlemen di Sofia, membawa poster berisi tuntutan agar pemerintah segera mengundurkan diri. Gelombang protes ini dipicu penolakan warga terhadap rancangan Anggaran 2026 yang dinilai sarat praktik korupsi.
Para demonstran menyatakan kekecewaan mendalam atas praktik pemerintahan yang dianggap kotor dan tidak transparan. Mereka menuntut perubahan fundamental menuju standar tata kelola Eropa.
“Kami di sini untuk memprotes masa depan kami. Kami ingin menjadi negara Eropa, bukan negara yang diperintah oleh korupsi dan mafia,” kata Ventsislava Vasileva, seorang mahasiswa berusia 21 tahun, dikutip dari AFP, Selasa (2/12/2025).
Arogansi dan pelanggaran hukum yang dilakukan para pemimpin negara menjadi alasan utama warga turun ke jalan. Georgi, seorang pegawai bank berusia 24 tahun, menambahkan bahwa ia berunjuk rasa karena “arogansi para pemimpin negara dan semua pelanggaran hukum”.
Setelah aksi utama berakhir, ketegangan meningkat. Sejumlah demonstran bertopeng dilaporkan melempari kantor pusat partai DPS, pendukung utama pemerintah, dengan batu dan botol. Aksi perusakan juga menyasar kantor partai GERB, yang saat ini berkuasa.
Polisi antihuru-hara merespons kerusuhan tersebut dengan menembakkan gas air mata dan melakukan sejumlah penangkapan.
Kerusuhan ini menarik perhatian Presiden Bulgaria, Rumen Radev, yang angkat bicara mengkritik keras situasi yang terjadi.
Radev menyebut kerusuhan itu sebagai “provokasi mafia” dan secara terbuka meminta pemerintah koalisi konservatif GERB yang kini berkuasa untuk segera mundur.
“Hanya ada satu jalan keluar pengunduran diri dan pemilihan umum dini,” tegasnya.
Media lokal juga melaporkan bahwa aksi serupa terjadi di berbagai kota lain di Bulgaria.
Ketegangan politik ini meningkat menjelang rencana pemerintah mengajukan amandemen Anggaran 2026 pekan ini. Anggaran ini sangat krusial karena akan menjadi anggaran pertama Bulgaria yang dihitung dalam euro, seiring rencana negara itu bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026.
Meski pemerintah berjanji menghapus poin-poin kontroversial, seperti kenaikan iuran jaminan sosial, para pengkritik berpendapat bahwa kebijakan baru justru akan memperkuat praktik korupsi.
“Jika pemerintah menangani situasi ini secara rasional, mereka seharusnya bisa bertahan dari krisis ini,” ujar Daniel Smilov, ilmuwan politik dari Centre for Liberal Strategies.
Bulgaria secara konsisten menempati peringkat negara paling korup di UE, bersama Hongaria dan Rumania, menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Kondisi politik negara Balkan ini memang labil, di mana sejak protes anti-korupsi tahun 2020, Bulgaria telah menggelar tujuh pemilu mendadak.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
