NARASITODAY.COM, BERLIN – Para pemimpin negara Eropa menyatakan kesiapan untuk memimpin pembentukan pasukan multinasional di Ukraina sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pascaperang. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi di Berlin, Senin (15/12/2025), yang juga melibatkan proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS).
Pasukan multinasional itu rencananya akan dibentuk melalui koalisi negara-negara sukarelawan Eropa dengan dukungan logistik dari AS. Inisiatif ini dimaksudkan sebagai jaminan keamanan bagi Kiev guna mencegah potensi invasi ulang Rusia di masa depan, seiring laporan bahwa Moskow dan Kiev semakin mendekati kesepakatan damai.
Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menyebut pasukan tersebut akan membantu pemulihan dan penguatan kemampuan militer Ukraina. Selain itu, pasukan multinasional juga akan berperan dalam mengamankan wilayah udara dan laut Ukraina.
Berdasarkan proposal yang dibahas, Ukraina akan mendapat dukungan Barat untuk mempertahankan kekuatan militer tetap hingga 800 ribu personel. Negara-negara Eropa juga menyatakan dukungan terhadap rencana Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE).
Sementara itu, AS menegaskan tidak akan menempatkan pasukan darat di Ukraina. Namun, Washington akan memimpin mekanisme pemantauan gencatan senjata yang bertujuan memberikan peringatan dini atas potensi serangan di masa depan serta merespons setiap pelanggaran di lapangan.
Pejabat AS menyatakan bahwa Ukraina akan menerima jaminan perlindungan keamanan yang setara dengan Pasal 5 NATO, yang selama ini menjadi dasar pertahanan kolektif aliansi tersebut.
“Ini adalah jaminan yang sangat, sangat kuat. Semoga pihak Rusia akan melihatnya dan berkata pada diri mereka sendiri: ‘Tidak apa-apa, karena kami tidak punya niat (untuk memulai kembali perang).’ Kami akan memegang ucapan mereka,” ujar pejabat tersebut, seperti dilansir The Guardian.
Paket jaminan keamanan ini dipresentasikan oleh delegasi AS dalam pembicaraan tingkat tinggi di Berlin yang dihadiri Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta para diplomat senior Eropa. Delegasi AS dipimpin oleh utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyambut baik perkembangan tersebut dan menilai jaminan keamanan yang ditawarkan AS bersifat substansial. Ia menyebut diskusi yang berlangsung produktif dan membawa pihak-pihak terkait semakin dekat pada kesepakatan damai.
Optimisme serupa disampaikan Presiden AS Donald Trump. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Trump menyatakan keyakinannya bahwa perang Rusia–Ukraina yang telah berlangsung hampir empat tahun akan segera berakhir. Ia mengklaim telah melakukan pembicaraan intensif dengan Zelenskyy serta para pemimpin NATO.
“Kami telah melakukan banyak percakapan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan saya pikir kami sekarang lebih dekat daripada sebelumnya, dan kita akan lihat apa yang bisa kami lakukan,” kata Trump.
Pihak negosiator AS mengklaim sekitar 90 persen poin perselisihan antara Rusia dan Ukraina telah disepakati. Mereka menilai Moskow kemungkinan akan menerima jaminan keamanan tersebut karena dianggap sebagai pelonggaran signifikan dari tuntutan Kremlin sebelumnya terkait pembatasan kekuatan militer Ukraina.
Meski demikian, sengketa wilayah masih menjadi batu sandungan utama dalam perundingan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengakui bahwa pembicaraan dengan utusan Trump tidak berjalan mudah, khususnya terkait status wilayah Ukraina yang saat ini diduduki Rusia.
Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai wilayah merupakan hak rakyat Ukraina. Di sisi lain, Trump mengisyaratkan Ukraina mungkin harus menyerahkan sebagian wilayah Donbas timur kepada Rusia sebagai imbalan jaminan keamanan, dengan alasan wilayah tersebut secara de facto telah hilang akibat perang. Zelenskyy secara tegas menolak opsi tersebut.
“Telah ada dialog yang cukup mengenai wilayah, dan saya pikir, sejujurnya, kami masih memiliki posisi yang berbeda,” ungkap Zelenskyy.
Para pejabat AS menyatakan masih mencari formula kompromi terkait wilayah pendudukan, termasuk kemungkinan menjadikannya sebagai zona ekonomi bebas. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan final mengenai kontrol dan status daerah-daerah yang telah dikuasai pasukan Rusia. Selain itu, persoalan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia juga masih menjadi isu yang belum terselesaikan.
Di tengah proses negosiasi, Rusia dilaporkan terus melancarkan serangan. Zelenskyy menuding Moskow secara sengaja menargetkan infrastruktur energi dan pembangkit listrik untuk menekan posisi Ukraina di meja perundingan. Sementara itu, Kremlin menyatakan kesiapan untuk berdamai, namun menolak segala bentuk tipu muslihat atau jeda sementara dalam konflik.***
Editor : Alysa
Sumber : idntimes.com
