NARASITODAY.COM, NEW YORK – Ruang sidang Dewan Keamanan PBB di New York berubah menjadi panggung perdebatan sengit pada Senin (5/1/2026). Di balik dinding marmer yang biasanya tenang, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara terbuka menyatakan kegelisahannya atas aksi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Guterres memperingatkan bahwa tindakan sepihak Washington bukan sekadar operasi militer, melainkan ancaman bagi tatanan global. Ia mengkhawatirkan munculnya ketidakstabilan masif di Amerika Latin serta terciptanya preseden berbahaya dalam hubungan internasional di masa depan.
Di tengah hujan kritik, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, berdiri dengan tegas membela tindakan negaranya. Ia menolak label “invasi” atau “pendudukan” atas penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di Caracas. Baginya, ini adalah langkah medis dalam penegakan hukum global.
“Kami tidak menjajah suatu negara. Namun, kami tidak akan membiarkan Belahan Bumi Barat menjadi basis operasi bagi musuh-musuh negara kami,” tegas Waltz di hadapan 15 anggota Dewan Keamanan.
Waltz tidak menampik adanya kepentingan strategis di balik langkah tersebut. Ia secara eksplisit menyebut bahwa cadangan energi terbesar di dunia yang dimiliki Venezuela tidak boleh berada di bawah kendali pemimpin yang dianggap tidak sah dan berstatus musuh Amerika Serikat.
Sekjen Guterres merespons pembelaan AS dengan merujuk kembali pada fondasi dasar organisasi tersebut: Piagam PBB. Meski AS mencoba berlindung di balik Pasal 51 mengenai hak membela diri, Guterres tetap menyuarakan keraguan mendalam apakah “operasi di Caracas” tersebut menghormati aturan hukum internasional yang mewajibkan penghormatan terhadap integritas teritorial.
Kritik paling tajam datang dari Rusia dan China. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, mengecam apa yang ia sebut sebagai “kemunafikan nyata” dari anggota dewan yang bungkam. Sementara perwakilan China, Sun Lei, mengingatkan dunia pada memori kelam invasi Irak 2003. Ia memperingatkan bahwa militerisme bukan solusi, melainkan pemantik krisis yang lebih luas.
Kolombia, sebagai pemrakarsa pertemuan darurat ini, juga berdiri di sisi yang mengutuk keras pelanggaran kedaulatan Venezuela dan mendesak pembebasan segera pasangan kepresidenan tersebut.
Secara praktis, pertemuan darurat ini berakhir tanpa resolusi hukum. Sebagai pemegang hak veto, Amerika Serikat memiliki kekuatan untuk memblokir setiap upaya Dewan Keamanan yang berusaha menyudutkan mereka.
Ironi sejarah pun berlanjut dari ruang sidang diplomatik ke ruang pengadilan. Hanya beberapa jam setelah debat di PBB mereda, Nicolas Maduro dijadwalkan muncul di pengadilan federal Manhattan untuk menghadapi dakwaan konspirasi narkoterorisme.
Di tengah klaim Duta Besar Venezuela Samuel Moncada bahwa institusi negaranya tetap berfungsi normal, bayang-bayang ancaman masih berlanjut. Dari Washington, Donald Trump memberikan peringatan keras bahwa ia tidak akan ragu untuk menyerang kembali jika Caracas tidak bersikap kooperatif.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
