NARASITODAY.COM, JENEWA – Ruang sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa menjadi saksi bisu torehan tinta emas diplomasi Indonesia. Pada Kamis (8/1/2026), Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tahun 2026. Momentum ini terasa istimewa karena bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tinggi dunia tersebut.
Jabatan prestisius ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Penunjukan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan buah dari strategi diplomasi maraton yang digerakkan oleh Kementerian Luar Negeri RI sejak akhir tahun lalu, mulai dari lobi di Jakarta hingga pergerakan intensif PTRI di New York dan Jenewa.
Di tengah polarisasi isu global yang kian tajam, Indonesia hadir membawa visi inklusivitas melalui tema “A Presidency for All”. Melalui tema ini, Indonesia bertekad menjadi jembatan bagi berbagai kepentingan negara anggota yang sering kali bersilang jalan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak dan akan menjaga marwah Dewan HAM PBB melalui prinsip-prinsip keterbukaan.
“Indonesia berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama menjalankan presidensi. Fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” tegas Menlu Sugiono dalam keterangannya.
Kepemimpinan kali ini merupakan yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006. Namun, bagi tim diplomat Indonesia, koridor gedung PBB bukanlah medan baru. Indonesia tercatat telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden, termasuk pada tahun 2024 lalu.
Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro sendiri membawa pengalaman diplomatik yang mumpuni. Mantan Dirjen Kerja Sama ASEAN dan eks Duta Besar RI untuk India ini kini memikul tanggung jawab besar untuk memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM sepanjang tahun 2026.
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kepemimpinan ini akan dijalankan secara berimbang dalam menangani isu-isu sensitif yang menjadi perhatian internasional. Melalui semangat “Presidency for All”, Indonesia berharap dapat meningkatkan efektivitas kerja Dewan dan memperkuat konsensus global.
Jejak kepemimpinan ini sekaligus menyambung estafet sejarah yang pernah ditorehkan Duta Besar Makarim Wibisono yang memimpin Komisi HAM PBB (pendahulu Dewan HAM) pada 2005. Kini, dua puluh tahun kemudian, Indonesia kembali berdiri di depan meja kepemimpinan, siap mengawal martabat kemanusiaan di level tertinggi dunia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
