NARASITODAY.COM, JAKARTA – Pagi yang sibuk di ibu kota kembali diwarnai oleh deru suara mesin pengeras suara dan kibaran bendera serikat pekerja. Hari ini, Kamis (15/1/2026), gelombang massa buruh dijadwalkan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka dalam serangkaian aksi unjuk rasa yang diprakarsai oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang kaum pekerja di bawah komando Said Iqbal sebagai Presiden KSPI. Di tengah terik matahari dan hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta, massa akan memfokuskan pergerakan di dua titik krusial seperti Gedung DPR RI sebagai simbol aspirasi politik, dan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pusat regulasi nasib pekerja.
Said Iqbal menegaskan bahwa kehadiran mereka di jalanan bukan tanpa alasan. Ada empat tuntutan utama yang dibawa untuk digedor ke telinga para pemangku kebijakan.
“Dalam aksi demo ini, massanya akan mengusung 4 tuntutan,” ujar Said Iqbal.
Agenda dan Titik Konsentrasi
Rencananya, orasi akan mulai membahana sejak pukul 10.30 WIB. Massa akan berkumpul terlebih dahulu di depan Gedung DPR RI sebelum melakukan long march atau pergeseran massa menuju kantor Kemnaker.
Sentuhan politik juga mewarnai aksi kali ini. Selain isu upah, para buruh mulai menyuarakan kegelisahan mereka terhadap sistem demokrasi di tingkat daerah yang dianggap bisa berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
4 Tuntutan Utama Aksi KSPI 15 Januari 2026:
- Revisi UMP DKI Jakarta 2026: Buruh mendesak kenaikan menjadi 100% KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta pemberlakuan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas nilai tersebut.
- Kepastian Upah di Jawa Barat: Mendesak revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota agar dikembalikan sesuai rekomendasi asli dari Bupati atau Wali Kota masing-masing daerah.
- Reformasi Legislasi: Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru sebagai payung hukum yang lebih berpihak pada pekerja.
- Menjaga Demokrasi Pilkada: Dengan tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD, karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh.
Hingga berita ini diturunkan, pengamanan di sekitar Senayan dan Jalan Gatot Subroto telah diperketat. Aksi ini diprediksi akan membuat arus lalu lintas mengalami kepadatan, seiring dengan tekad massa buruh yang menolak pulang sebelum suara mereka didengar.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
