DPRD Kabupaten Bogor Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program dengan Pendapatan Daerah

0
Ketua DPRD Kabupaten Bogor memastikan pembayaran tertunda kepada penyedia jasa konstruksi akan diselesaikan, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi pengelolaan anggaran.Foto : Ist

NARASITODAY.COM, BOGOR – Keterlambatan pembayaran sejumlah proyek infrastruktur penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Bogor mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, membenarkan adanya beberapa kewajiban pembayaran kepada vendor atau mitra pemerintah yang belum terselesaikan.

“Betul, tahun ini dan tahun kemarin terdapat beberapa vendor atau mitra pemerintah yang pembayarannya belum terselesaikan. Ini tentu menjadi bahan evaluasi bersama,” ujar Sastra Winara, Kamis (22/01/2026).

Baca Juga :  Kapolsek Sukaraja Ungkap Kronologi Penemuan Jenazah Pria Tua di Bogor

Ia menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi pembelajaran dalam perencanaan anggaran ke depan, terutama dalam menyesuaikan antara program yang direncanakan dengan pendapatan daerah.

“Ketika merencanakan sesuatu, kita harus benar-benar melihat sumber pendapatan dan ketersediaan anggaran. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Baca Juga :  Mengatasi Rasa Mengantuk Terus-Menerus: Kenali Penyebab dan Solusi yang Tepat

Sastra juga menilai perlunya pembenahan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran agar permasalahan serupa tidak kembali terulang.

“Jadi orang-orang yang bertanggung jawab, di masalah anggaran juga perlu kita benahi, supaya ke depan tidak terulang lagi,” tegas dia.

Bagi pihak ketiga yang belum menerima pembayaran, Sastra menyampaikan bahwa Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah telah memberikan jaminan penyelesaian dalam waktu dekat.

Baca Juga :  Desa Nanggung Jadi Lokasi Pembangunan Koperasi Merah Putih, Satu dari Tujuh di Kabupaten Bogor

“Insya Allah akan dibayarkan pada Februari,” tutur Sastra.

Ia menambahkan, seluruh persoalan tersebut akan menjadi catatan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

“Ke depan kita sama-sama mengawasi pemerintah, mengawali pemerintah untuk bagaimana hal-hal yang kurang di 2025,2026 tidak terjadi lagi,” tutupnya.***

Editor : Alysa

Wartawan : Amelia Azizah

Sumber : Timetoday.id