NARASITODAY.COM, NEW YORK – Bagi warga Mongolia Dalam, layar ponsel kini bukan lagi jendela menuju dunia bebas, melainkan cermin dari represi yang kian menyesakkan. Laporan terbaru dari PEN America dan Southern Mongolian Human Rights Information Center mengungkapkan fakta miris yaitu, pemerintah China secara sistematis telah membongkar komunitas digital yang selama ini menjadi benteng terakhir identitas budaya Mongolia.
Studi bertajuk “Save Our Mother Tongue” tersebut menemukan bahwa hampir 89 persen situs budaya Mongolia telah disensor atau ditutup total. Ruang-ruang diskusi, aplikasi media sosial seperti Bainu, hingga lagu-lagu nasionalis kini hilang dari peredaran digital.
Dari Sekolah ke Dunia Maya
Ketegangan ini berakar dari kebijakan pendidikan tahun 2020 yang menggantikan bahasa Mongolia dengan Mandarin di sekolah-sekolah. Protes luas kala itu dibalas Beijing dengan penahanan massal dan program “pendidikan ulang”. Kini, represi tersebut telah bermigrasi sepenuhnya ke ruang siber.
Melalui kebijakan “One Province, One Newspaper, One Client,” pemerintah mendorong aplikasi milik negara untuk menyingkirkan platform independen. Hal ini membuat suara-suara asli Mongolia tidak memiliki tempat untuk berteduh.
Kesaksian dari Pengasingan
Soyonbo Borjgin, seorang jurnalis yang kini mengungsi di New York setelah sempat dikirim ke kelas pendidikan ulang, menceritakan betapa sunyinya identitas Mongolia saat ini. Kata-kata yang merujuk pada sejarah, bahkan nama besar Genghis Khan, kini diberi label “separatis”.
“Sejak pemerintah melarang bahasa Mongolia di sekolah-sekolah lokal, ruang digital telah menjadi ruang publik terakhir yang bebas bagi rakyat Mongolia,” kata Borjgin.
“Itu berarti pemerintah China secara sengaja menghapus ruang-ruang tempat warga Mongolia dapat menggunakan bahasa mereka sendiri, berbagi musik, mendiskusikan sejarah, dan terhubung sebagai komunitas. Lagu-lagu Mongolia dihapus dari aplikasi musik. Lagu seperti ‘Let Us Be Mongolian’ dan ‘I Am a Mongolian’ telah dihapus.”
Borjgin menambahkan potret suram di tanah kelahirannya: “Saat ini, di wilayah tempat saya berasal, orang-orang tidak dapat menggunakan bahasa Mongolia untuk membahas topik apa pun. Seluruh ruang siber untuk bahasa Mongolia telah hilang.”
Peringatan bagi Raksasa Teknologi
Kondisi ini memicu keprihatinan internasional. Liesl Gerntholtz, Managing Director PEN/Barbey Freedom to Write Center di PEN America, menekankan bahwa kasus di Mongolia Dalam adalah alarm bagi perusahaan teknologi global.
“Saya benar-benar berpikir perusahaan teknologi harus memperhatikan hal ini. Persinggungan antara hak budaya dan represi digital masih jauh dari dipahami secara luas,” ujar Gerntholtz kepada Tech 24.
“Jika perusahaan internet berkomitmen pada internet yang terbuka dan bebas, termasuk prinsip-prinsip dasar yang mendukung kebebasan internet, mereka harus memberi perhatian serius pada apa yang telah terjadi di Mongolia. Ini adalah studi kasus yang jelas tentang bagaimana budaya dapat ditekan secara daring.”
Melawan Rasa Takut
Meski ruang geraknya terbatas, semangat untuk mempertahankan bahasa ibu tetap menyala. Kelompok advokasi kini mendesak lembaga internasional dan perusahaan media sosial untuk mengadopsi kerangka hak budaya guna melindungi komunitas yang terdampak.
Bagi Borjgin, perjuangan ini adalah tentang menembus batas ketakutan.
“Saya tetap tangguh sebagai orang Mongolia karena pada 2020, setelah melalui kelas pendidikan ulang itu, yang benar-benar saya pahami tentang ketangguhan adalah bahwa Anda tidak menghilangkan rasa takut. Artinya merasakan takut dan tetap melanjutkan,” tegasnya.
“Saya sebenarnya dapat mengirimkan pesan kuat kepada orang-orang di tanah air bahwa kita tidak perlu takut pada otoritas China karena kita, sebagai rakyat, memiliki hak untuk menggunakan bahasa kita di ruang digital, di sekolah, dan di masyarakat.”
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait laporan tersebut.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
