NARASITODAY.COM, WASHINGTON – Ruang pertemuan di Washington, secercah harapan untuk pemulihan Gaza mulai dirajut. Namun, di saat yang sama, tantangan besar muncul dari penguasa de facto wilayah tersebut. Kelompok Hamas menegaskan bahwa setiap rencana masa depan bagi Jalur Gaza adalah kemustahilan selama moncong senjata Israel belum diturunkan sepenuhnya.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis (19/2/2026), Hamas menuntut penghentian total “agresi” dan pencabutan blokade sebagai syarat mutlak sebelum proses politik apa pun dapat dimulai.
“Setiap proses politik atau kesepakatan apa pun terkait Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, serta jaminan atas hak-hak nasional sah rakyat kami, terutama hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri,” tulis pernyataan resmi Hamas sebagaimana dikutip dari AFP.
Sikap keras Hamas ini muncul sebagai respons atas pertemuan perdana Board of Peace (BoP), sebuah dewan perdamaian yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam forum tersebut, Trump mengumumkan komitmen dana bantuan yang luar biasa mencapai US$7 miliar (sekitar Rp118 triliun), yang mayoritas berasal dari negara-negara kawasan Teluk.
Rencana ambisius ini tidak hanya soal uang. Di atas meja perundingan, muncul skenario pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan melibatkan personel militer dari lima negara, termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
Menariknya, Indonesia disebut akan mengambil peran strategis. Kepala unit AS, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, mengungkapkan bahwa Indonesia dijadwalkan menjabat sebagai wakil komandan pasukan tersebut.
Meski pendanaan telah terkumpul, jalan menuju perdamaian tetap terjal akibat perbedaan visi yang tajam antara Israel dan Hamas. Pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu, bersikeras bahwa tidak akan ada pembangunan tanpa pelucutan senjata total di pihak Hamas.
Melalui Menteri Luar Negeri Gideon Saar, Netanyahu menegaskan posisi Tel Aviv yang tak tergoyahkan:
“Kami sepakat dengan sekutu kami, Amerika Serikat, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum Gaza didemiliterisasi,” tegasnya.
Situasi ini menempatkan Gaza dalam posisi terjepit. Empat bulan setelah gencatan senjata yang rapuh disepakati, puing-puing bangunan masih menghiasi cakrawala wilayah tersebut.
Di satu sisi, dunia internasional menawarkan “Marshall Plan” modern untuk membangun kembali kota yang hancur, namun di sisi lain, tuntutan kedaulatan Hamas dan syarat keamanan Israel menciptakan kebuntuan yang sulit ditembus.
Walaupun rencana besar AS ini telah mendapatkan restu dari Dewan Keamanan PBB sejak November lalu, implementasinya kini bergantung pada apakah kedua belah pihak yang bertikai bersedia menurunkan ego demi masa depan warga sipil di Gaza.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
