NARASITODAY.COM,NAYPYIDAW – Bayang-bayang kekuasaan militer di Myanmar tampaknya akan segera berganti baju. Parlemen Myanmar mengumumkan bahwa proses pemilihan presiden baru akan resmi dimulai pada 30 Maret 2026 mendatang. Langkah ini dipandang banyak pihak sebagai babak baru dalam skenario politik negara yang masih dibalut krisis sejak kudeta 2021.
Dalam pengumuman yang disiarkan media pemerintah, Jumat (20/3/2026), pejabat Pyidaungsu Hluttaw menjelaskan bahwa mekanisme pencalonan akan melibatkan tiga unsur: militer, majelis tinggi, dan majelis rendah. Masing-masing pihak akan menyodorkan satu nama kandidat.
Mekanisme dan Prediksi Pemenang
Setelah melalui proses penyaringan, parlemen akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai presiden, sementara dua kandidat lainnya secara otomatis menduduki posisi wakil presiden. Meski daftar nama belum dirilis, sorotan tajam tertuju pada satu sosok: Kepala Junta Min Aung Hlaing.
Jenderal senior tersebut diprediksi kuat akan memenangkan pemungutan suara ini, terutama setelah pemilu kontroversial yang dimenangkan oleh partai bentukan militer pada Desember dan Januari lalu. Namun, untuk memuluskan langkahnya, Min Aung Hlaing terganjal aturan birokrasi.
“Karena Min Aung Hlaing bercita-cita menjadi presiden, ia harus mundur dari jabatannya saat ini sebagai Panglima Tertinggi agar memenuhi syarat berdasarkan konstitusi 2008,” kata Htin Kyaw Aye, analis independen yang berbasis di Thailand.
Htin Kyaw Aye menambahkan bahwa ia memperkirakan sang jenderal akan meletakkan jabatan militernya sebelum tanggal 30 Maret, mengingat konstitusi melarang pegawai negeri sipil aktif untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Transformasi Kediktatoran
Bagi para pengamat, proses ini dianggap bukan sebagai langkah kembali menuju demokrasi, melainkan sebuah konsolidasi kekuasaan jangka panjang. Militer dan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) diprediksi akan terus memegang kendali penuh atas panggung politik Myanmar.
Kritik tajam pun bermunculan mengenai wajah baru pemerintahan Myanmar di masa depan. Htin Kyaw Aye menilai perubahan ini hanyalah perubahan kosmetik di tengah konflik bersenjata yang masih berkecamuk di berbagai wilayah.
“Ini bukan transisi menuju demokrasi, melainkan transformasi dari kediktatoran yang berbalut militer menjadi kediktatoran yang berbalut sipil,” tegasnya.
Latar Belakang Gejolak
Myanmar belum lepas dari kekacauan sejak penggulingan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada awal 2021. Kudeta tersebut memicu gelombang protes massal yang kemudian berevolusi menjadi pemberontakan bersenjata melawan junta di hampir seluruh penjuru negeri.
Hingga saat ini, pejabat parlemen belum merinci berapa lama proses seleksi kandidat akan berlangsung hingga hari pelantikan presiden baru dilakukan. Dunia kini menanti apakah “pakaian sipil” yang akan dikenakan pemimpin baru nanti mampu meredam bara konflik yang telah menghanguskan stabilitas negara tersebut selama lima tahun terakhir.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
