NARASITODAY.COM, PALU — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah menjadi kunci dalam meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Dalam paparannya, Nusron menyoroti masih banyaknya masyarakat yang memiliki tanah namun belum bersertifikat, sehingga aset tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sistem ekonomi formal.
“Tanah yang tidak memiliki sertipikat tidak memiliki kekuatan ekonomi. Padahal, dengan legalitas yang jelas, tanah bisa menjadi akses untuk mendapatkan pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Ia menjelaskan, pemerintah telah lama menjalankan program legalisasi aset melalui PRONA yang kemudian dikembangkan menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan mempercepat proses sertipikasi tanah secara menyeluruh di Indonesia.
Mengutip pemikiran ekonom Hernando de Soto, Nusron menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, melainkan dengan memberikan akses legal terhadap aset, termasuk tanah.
Menurutnya, tanpa legalitas, tanah tidak bisa dijadikan agunan, sulit masuk ke sistem keuangan formal, dan rentan menimbulkan konflik kepemilikan. Oleh karena itu, percepatan sertipikasi menjadi langkah strategis yang terus didorong pemerintah.
Data Kementerian ATR/BPN mencatat, jumlah sertipikat tanah meningkat signifikan dari 45 juta sebelum 2017 menjadi 126 juta saat ini. Meski demikian, masih terdapat sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi.
Nusron juga mengajak mahasiswa untuk lebih peduli terhadap isu pertanahan di tengah masyarakat.
Ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik terkait pentingnya kepastian hukum atas tanah.
“Mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan yang menyebarkan pemahaman ini ke masyarakat,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/BPN didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim. Turut hadir Rektor UIN Datokarama Palu Lukman S. Thahir beserta jajaran civitas academica.
