NARASITODAY.COM,BRUSSELS – Sebuah gelombang desakan sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya tengah mengguncang markas besar Uni Eropa (UE) di Brussels. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari satu juta warga Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka dalam petisi resmi yang menuntut penangguhan Perjargaan Asosiasi Uni Eropa-Israel.
Pencapaian ini menandai rekor baru sebagai “inisiatif tercepat yang menembus ambang batas” sejak mekanisme Inisiatif Warga Eropa (ECI) diperkenalkan oleh blok tersebut. Melansir Anadolu, Rabu (15/4/2026), gerakan ini merupakan bagian dari kampanye besar “Keadilan untuk Palestina” yang terus bereskalasi sejak awal tahun 2026.
Mekanisme ECI bukanlah petisi daring biasa. Ini adalah instrumen demokrasi legal di Uni Eropa yang memaksa Komisi Eropa untuk secara resmi meninjau usulan warga, memberikan tanggapan, dan mempertimbangkannya menjadi undang-undang jika memenuhi syarat minimal satu juta dukungan dari setidaknya tujuh negara anggota.
Kampanye ini telah melampaui standar tersebut dengan mengumpulkan dukungan dari warga di 10 negara anggota UE. Hal ini mencerminkan adanya jurang lebar antara sentimen publik di akar rumput dengan kebijakan para pemimpin di kasta tertinggi Uni Eropa.
“Satu juta orang telah berbicara yaitu Uni Eropa harus sepenuhnya menangguhkan Perjanjian Asosiasinya dengan Israel,” tegas penyelenggara kampanye dalam sebuah pernyataan resmi.
Pihak penyelenggara juga menekankan pentingnya UE menjaga marwah hukum internasional di tengah konflik yang berkecamuk.
“Uni Eropa harus menjunjung tinggi hukum internasional dan menghentikan keterlibatannya dengan genosida Israel. Kesenjangan antara tuntutan warga Eropa dan kebijakan kepemimpinan Uni Eropa tentang Palestina terus bertambah. Uni Eropa harus bertindak,” tambah pernyataan tersebut.
Mempertanyakan Klausul Hak Asasi Manusia
Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, yang telah berlaku sejak tahun 2000, merupakan fondasi dari hubungan dagang dan politik yang sangat kuat. UE sendiri merupakan mitra dagang terbesar Israel, dengan nilai perdagangan barang mencapai US$50,2 miliar pada tahun 2024 atau setara Rp793,16 triliun.
Namun, yang menjadi sorotan utama warga adalah Pasal Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Klausul itu secara eksplisit menyatakan bahwa hubungan kedua pihak didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi poin yang kini dianggap warga telah dilanggar oleh Israel.
Kini, bola panas berada di tangan Komisi Eropa. Dengan tercapainya angka satu juta tanda tangan, Komisi Eropa wajib mengambil keputusan akhir. Namun, penyelenggara petisi tidak berhenti di sini; mereka terus memobilisasi massa dengan target baru mencapai 1,5 juta tanda tangan untuk memberikan tekanan politik yang lebih masif.
Pergerakan ini menjadi sinyal kuat bahwa di tengah dinginnya meja diplomasi, jutaan warga Eropa mulai bergerak untuk menuntut perubahan nyata atas keterlibatan ekonomi blok tersebut dalam konflik di Timur Tengah.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
