NARASITODAY.COM, LONDON – Kantor Statistik Nasional (ONS) melaporkan ekonomi Inggris tumbuh sebesar 0,6% pada Kuartal I-2026. Angka ini membawa angin segar sekaligus kecemasan dimana satu sisi Inggris menunjukkan ketangguhan, namun di sisi lain, awan mendung berupa konflik global dan ketidakstabilan politik mulai menutupi langit London.
Capaian Januari-Maret ini sejatinya sesuai dengan prediksi para ekonom yang disurvei Reuters. Sektor jasa menjadi mesin utama yang menarik Inggris keluar dari kelesuan akhir tahun lalu.
“Pertumbuhan meningkat pada kuartal pertama tahun ini, dipimpin oleh peningkatan yang luas di seluruh sektor jasa,” komentar Liz McKeown, Direktur Statistik Ekonomi di ONS, dikutip dari CNBC International, Kamis (14/5/2026). Ia menambahkan bahwa sektor produksi dan konstruksi juga mulai merangkak naik, meski belum sepenuhnya pulih dari pelemahan tahun lalu.
Efek Domino Selat Hormuz
Di balik angka pertumbuhan yang positif, denyut ekonomi Inggris mulai terasa berat akibat eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Penutupan Selat Hormuz jalur nadi bagi 20% pasokan minyak dan gas dunia telah memicu lonjakan harga energi konsumen di tanah Britania.
Sebagai importir energi bersih, Inggris berada di posisi rentan. Bank of England bahkan telah memberi sinyal akan menaikkan suku bunga akhir tahun ini guna meredam inflasi yang dipicu meroketnya biaya bahan bakar.
Fergus Jimenez-England, ekonom dari National Institute of Economic and Social Research, menilai angka 0,6% ini hanyalah “cerita lama” yang belum merekam dampak penuh dari krisis Timur Tengah.
“Meskipun pertumbuhan bertahan pada bulan Maret, ada tanda-tanda kelemahan mendasar setelah konflik di Timur Tengah. Kepercayaan bisnis telah terpukul, inflasi harga input telah meningkat, dan lowongan pekerjaan menurun,” catat Jimenez-England dalam analisisnya. Meski demikian, ia optimistis Inggris sedang berada dalam fase penyesuaian, bukan penurunan tajam.
Guncangan di Downing Street
Kondisi ekonomi yang menantang ini diperparah oleh suhu politik di Downing Street yang kian memanas. Perdana Menteri Keir Starmer kini berada di ujung tanduk setelah kinerja buruk Partai Buruh memicu gelombang mosi tidak percaya.
Lebih dari 90 anggota parlemen Partai Buruh mendesak Starmer untuk mundur. Ketidakpastian kepemimpinan ini membuat pasar obligasi bereaksi dingin, terutama karena kekhawatiran akan munculnya kebijakan anggaran yang lebih longgar jika terjadi suksesi kepemimpinan ke arah sayap kiri.
Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Rachel Reeves mencoba menenangkan publik dengan menekankan bahwa data PDB terbaru adalah bukti bahwa kebijakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang benar.
“Sekarang bukan waktunya untuk mempertaruhkan stabilitas ekonomi kita. Melakukan hal itu akan membuat keluarga dan bisnis berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sebaliknya, Pemerintah ini sedang berupaya membangun ekonomi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan siap untuk masa depan,” tegas Reeves.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
