NARASITODAY.COM, MIAMI – Tiga dekade lalu, di atas birunya Selat Florida, dua pesawat Cessna sipil hancur berkeping-keping oleh rudal jet tempur MiG-29 milik militer Kuba. Hari ini, gema dari ledakan tahun 1996 itu kembali mengguncang panggung geopolitik. Pemerintah Amerika Serikat resmi membuka kotak pandora hukum yang selama ini tersimpan rapat.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (22/5/2026), kejaksaan federal di Florida resmi membuka dokumen dakwaan setebal 20 halaman yang menjerat mantan pemimpin tertinggi Kuba, Raúl Castro (94 tahun), beserta lima pilot tempur lainnya. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh para pejabat tinggi AS dalam sebuah konferensi pers yang sarat ketegangan di Miami, Rabu lalu.
Langkah hukum terhadap saudara kandung mendiang Fidel Castro ini menandai eskalasi baru yang agresif dari pemerintahan Donald Trump dalam menekan rezim Havana. Raúl Castro sendiri bukanlah sosok sembarangan; ia adalah arsitek kekuasaan Kuba yang menjabat sebagai presiden pada 2008–2018 dan memimpin Partai Komunis hingga 2021.
Dokumen yang ditandatangani hakim pada 23 April lalu itu menjerat Castro dengan dakwaan berlapis yaitu sebuah satu tuduhan konspirasi pembunuhan warga negara AS, empat tuduhan pembunuhan, dan dua tuduhan penghancuran pesawat.
Kasus ini berakar pada tragedi Februari 1996, saat angkatan udara Kuba menembak jatuh dua pesawat milik Brothers to the Rescue kelompok pengasingan berbasis di Florida yang kerap terbang untuk mencari imigran Kuba yang terdampar di laut. Empat orang tewas seketika dalam insiden tersebut.
Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS, Todd Blanche, menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan darah warga negaranya menguap begitu saja ditelan waktu.
“Selama hampir 30 tahun, keluarga dari empat warga Amerika yang dibunuh telah menunggu keadilan,” kata Blanche.
Blanche menambahkan bahwa pesan yang dibawanya hari ini sangat jelas, di mana Amerika Serikat dan Presiden Trump tidak dan tidak akan melupakan warga negaranya.
Namun, membawa pria berusia 94 tahun tersebut ke meja hijau di Miami adalah teka-teki hukum yang rumit, mengingat Kuba tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS. Saat dicecar wartawan mengenai strategi penangkapan, Blanche menolak membeberkan taktiknya, tetapi ia memberikan peringatan keras.
“Ini bukan dakwaan pertunjukan,” ujar Blanche tegas.
Ia menyatakan bahwa Departemen Kehakiman berniat untuk mengadili kasus ini dan mengeklaim ada berbagai cara berbeda untuk membawa terdakwa yang berada di negara lain.
Rantai Komando Penembakan
Berdasarkan berkas dakwaan, Raúl Castro yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diduga kuat menggelar pertemuan rahasia pada Januari 1996 dan memberikan lampu hijau bagi militer untuk menggunakan tindakan mematikan terhadap pesawat sipil tersebut, menyusul aksi protes jatuhnya selebaran anti-komunis di wilayah Kuba sebelumnya.
“Semua perintah untuk membunuh oleh militer Kuba mengalir melalui rantai komando angkatan bersenjata dengan Raúl Castro dan Fidel Castro sebagai pengambil keputusan akhir,” kata jaksa penuntut.
Tak hanya itu, dakwaan ini mengurai bagaimana badan intelijen Kuba menyusupkan jaringan mata-mata ke Florida untuk memantau pergerakan Brothers to the Rescue. Dokumen tersebut juga melayangkan kritik tajam terhadap sistem pemerintahan di pulau cerutu tersebut.
“Rezim Castro mendirikan dan mempertahankan kendali atas Kuba dan rakyatnya melalui pemerintahan yang melenyapkan perbedaan pendapat, mempertahankan kekuasaan, wilayah, dan reputasi mereka, serta, melalui penyitaan dan nasionalisasi bisnis swasta, mendanai tujuan-tujuan tersebut,” bunyi dakwaan tersebut.
Reaksi keras langsung datang dari seberang lautan. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez Parrilla, meradang dan langsung mengutuk manuver hukum AS yang dianggapnya melanggar kedaulatan internasional.
“Tidak sah dan ilegal,” kata Rodríguez.
Melalui media sosial X, Rodríguez menegaskan bahwa tindakan militer mereka kala itu adalah bentuk pertahanan diri yang sah terhadap kelompok yang mereka sebut sebagai organisasi “teroris”. Ia menuduh Washington sengaja menggoreng kasus lama ini demi membenarkan agresi ekonomi yang kian mencekik rakyat Kuba.
Sementara itu, diplomat senior Kuba, Lianys Torres Rivera, mengunggah dokumen deklasifikasi FAA tahun 1996 yang menunjukkan bahwa pejabat AS sebenarnya sudah memprediksi skenario terburuk bahwa Kuba akan menembak jatuh pesawat-pesawat tersebut jika terus melakukan provokasi.
Tragedi di Batas Udara
Meskipun Kuba bersikeras bahwa pesawat Cessna tersebut melanggar kedaulatan udara mereka, investigasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) di bawah PBB menemukan fakta sebaliknya yaitu dimana kedua pesawat sipil itu berada di wilayah udara internasional saat dirudal. ICAO juga menyoroti bahwa otoritas Kuba sama sekali tidak melakukan prosedur standar seperti peringatan radio atau pengawalan keluar area.
Tragedi 1996 ini sempat memicu kemarahan global, kecaman dari Presiden Bill Clinton, hingga pengetatan embargo ekonomi AS terhadap Kuba. Dalam sebuah wawancara lawas pada tahun yang sama dengan jurnalis “CBS Evening News” Dan Rather, mendiang Fidel Castro sendiri sempat mengakui bahwa dialah yang mengeluarkan perintah umum untuk menghentikan setiap pesawat yang nekat menerobos batas negara mereka.
Kini, setelah 30 tahun berlalu, lembaran hitam di Selat Florida itu kembali dibuka. Bagi keluarga korban, ini adalah secercah harapan namum bagi Havana, ini adalah genderang perang hukum yang ditabuh kembali oleh Washington.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
