NARASITODAY.COM,JAKARTA – Pemerintah mematangkan wacana untuk melibatkan kantin sekolah secara aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Strategi ini dinilai berpotensi besar memangkas pembengkakan biaya operasional, terutama dari sektor distribusi logistik makanan yang selama ini menyedot porsi anggaran cukup besar.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengumumkan bahwa program MBG pada tahun 2026 ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun. Seluruh dana tersebut awalnya diproyeksikan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit utama. Namun, investasi untuk membangun infrastruktur dapur baru, pengadaan alat, hingga biaya pengantaran dinilai terlalu tinggi jika dilakukan dari nol.
Peneliti Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Syarifudin, menilai bahwa mengubah haluan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah adalah keputusan yang taktis.
“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” tutur Syarifudin sebagaimana dikutip dari laman resmi UM Surabaya, Rabu (17/6/2026).
Riuh Dapur Sekolah dan Geliat Ekonomi Akar Rumput
Jika wacana ini diketok palu, suasana istirahat sekolah tidak akan lagi sama. Alih-alih hanya menunggu mobil boks pengantar makanan datang dari luar, aroma masakan sehat akan langsung tercium dari dapur-dapur kantin sekolah sejak pagi hari. Para ibu dan pedagang lokal yang biasanya hanya menjual camilan, kini sibuk meracik menu padat nutrisi sesuai standar kesehatan.
Pendekatan ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan hidup dari ekosistem sekolah. Kebijakan ini memastikan uang negara tidak hanya berputar di lingkungan korporasi atau pemegang modal besar, melainkan langsung mengalir ke dompet masyarakat akar rumput.
“Dengan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra pelaksana, pemerintah dapat menekan berbagai biaya tersebut karena makanan dapat diproduksi dan disajikan langsung di lingkungan sekolah tanpa memerlukan proses distribusi yang panjang dan kompleks,” urai pria yang akrab disapa Syarif tersebut.
Syarif menambahkan bahwa model pemberdayaan ini sangat ideal bagi Indonesia.
“Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang memberikan ruang bagi masyarakat akar rumput untuk tumbuh dan berkembang,” imbuhnya.
Standardisasi dan Edukasi Jadi Kunci Utama
Meski menawarkan efisiensi tinggi, pelibatan kantin sekolah bukan tanpa tantangan besar. Pemerintah diingatkan untuk tidak gegabah dan wajib melakukan kurasi ketat. Setiap kantin yang ditunjuk nantinya harus lolos uji kelayakan, mulai dari standar sanitasi yang higienis, keamanan pangan, hingga pemenuhan fasilitas memasak yang layak.
Para pengelola kantin juga harus diupgrade kemampuannya melalui pelatihan khusus yang mencakup penyusunan menu berimbang, teknik pengolahan makanan agar nutrisinya tidak hilang, serta manajemen keamanan pangan.
“Dengan dukungan tersebut, kantin sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan kesehatan dan gizi bagi peserta didik,” tegas Syarif.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar esensi dari program MBG ini tidak bergeser menjadi sekadar proyek bagi-bagi makanan gratis yang bersifat konsumtif. Program ini harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang demi mencetak generasi emas Indonesia yang unggul.
“Dalam konteks ini, kantin sekolah tidak lagi sekadar tempat membeli makanan, melainkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” pungkas Syarif.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
