NARASITODAY.COM, HAVANA – Kepungan sanksi internasional dan gemerincing protes warga di jalanan, Kuba akhirnya mengambil langkah historis. Partai Komunis Kuba yang berkuasa secara resmi menyetujui paket kebijakan ekonomi darurat pada Kamis, yang memuat langkah-langkah pasar bebas sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di pulau berhaluan marxis tersebut.
Langkah berani ini diambil sebagai upaya terakhir untuk membuka sumbatan perekonomian Kuba yang tengah sekarat di tengah eskalasi tekanan geopolitik dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Melansir laporan The Associated Press, Jumat (19/6/2026), draf dokumen rahasia tersebut akan segera digulirkan ke Majelis Nasional Kuba. Tujuannya jelas: meresmikan perluasan ruang gerak bagi korporasi swasta, memberikan otonomi yang lebih luas bagi pemerintah daerah serta badan usaha milik negara (BUMN), hingga menggelar karpet merah untuk menarik lebih banyak investasi asing.
Di panggung penutupan sidang Partai Komunis, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menyampaikan pidato yang emosional sekaligus konfrontatif untuk membakar semangat kadernya.
“Kuba bertahan secara heroik dan kreatif, namun telah menanggung hukuman yang biadab, tidak layak, dan tidak tertahankan terlalu lama, yang kini ditambah dengan ancaman agresi militer,” ujar Presiden Miguel Díaz-Canel menegaskan posisi negaranya.
Dentingan Panci Warga dan Jerat Sanksi Washington
Reformasi ekonomi yang terbilang radikal ini tidak lahir di ruang hampa. Di balik dinding-dinding Havana, tekanan sosial sudah berada di titik didih. Gelombang protes warga pecah di beberapa sudut kota, di mana masyarakat turun ke jalan memukul-mukul panci sebagai bentuk frustrasi atas pemadaman listrik yang kian meluas dan melumpuhkan aktivitas sehari-hari.
Situasi domestik yang rapuh itu diperparah oleh pukulan bertubi-tubi dari luar negeri. Hubungan Havana dengan Washington kian membeku setelah AS menjatuhkan sanksi ekonomi baru, serta melayangkan dakwaan hukum terhadap mantan Presiden Raúl Castro atas insiden penembakan pesawat sipil pada tahun 1996 silam.
Meski demikian, Washington mengisyaratkan bahwa pintu diplomasi tidak sepenuhnya terkunci rapat. Pemerintah AS kini tengah memantau ketat setiap jengkal pergerakan politik di Havana untuk menentukan arah kompas diplomatik mereka ke depan.
Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa negaranya membuka peluang untuk mencairkan ketegangan bilateral, dengan satu syarat mutlak: Kuba harus berani mengambil keputusan yang rasional.
“Kami akan melihat apa yang mereka lakukan. Jika mereka membuat keputusan cerdas, kita akan memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan pulau tersebut,” tegas Wakil Presiden AS JD Vance dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Belajar dari China dan Vietnam
Kepungan terhadap Havana tidak hanya datang dari seberang Selat Florida. Dari benua biru, Parlemen Uni Eropa turut melayangkan pukulan telak lewat resolusi keras yang mengutuk represi sistematis oleh pemerintah Kuba. Uni Eropa menuntut adanya reformasi ekonomi dan politik yang mendalam di pulau tersebut.
Bahkan, mereka mendesak penjatuhan sanksi yang menyasar langsung pribadi Presiden Díaz-Canel serta jajaran petinggi GAESA sebuah konglomerat bisnis raksasa yang dikendalikan oleh militer Kuba.
Terjepit di antara tuntutan rakyat dan sanksi Barat, Presiden Díaz-Canel secara terbuka mengakui bahwa paket ekonomi darurat ini tidak dirancang dari nol. Havana banyak menyontek cetak biru dan kisah sukses dari sekutu ideologis mereka, China dan Vietnam.
Kedua negara tersebut dianggap sebagai contoh nyata bagaimana sebuah negara komunis mampu mengadopsi sistem pasar bebas yang dinamis secara sukses, tanpa harus mengorbankan kontrol ketat sistem politik satu partai mereka. Bagi Kuba, adaptasi ini bukan lagi sekadar pilihan ideologi, melainkan strategi mutlak untuk bertahan hidup.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
