NARASITODAY.COM, BEIJINGĀ – panggung politik dunia yang kian terfragmentasi oleh ego geopolitik, China mengambil langkah diplomasi yang lantang. Beijing resmi meluncurkan dokumen buku putih terbaru yang menyerukan reformasi radikal terhadap sistem internasional.
Langkah ini diambil demi menciptakan tatanan yang lebih adil serta memberikan panggung yang lebih luas bagi hak suara negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok Global South.
Melalui dokumen setebal hampir 50 halaman bertajuk “A Fairer and More Equitable Global Governance System: China’s Propositions and Actions”, Beijing mencoba mempertegas posisinya sebagai benteng multilateralisme. Langkah ini menjadi krusial di kala ketegangan global terus merayap naik dan hukum internasional kerap diuji oleh konflik-konflik besar.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyatakan bahwa potret dunia saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang rapuh. Arus tantangan yang semakin kompleks menuntut komitmen yang jauh lebih segar dari seluruh pemimpin dunia.
“Tata kelola global seperti perahu yang berlayar melawan arus kuat dan berisiko terbalik jika tidak digerakkan. Saat dunia memasuki periode turbulensi baru, lebih dari sebelumnya, kita perlu menghidupkan kembali multilateralisme untuk menegakkan aturan dan supremasi hukum serta meningkatkan efektivitas tata kelola,” ujar Wang dalam konferensi pers peluncuran dokumen tersebut, seperti dikutip dari Channel News Asia (CNA), Jumat (19/6/2026).
Manifestasi Visi Xi Jinping dan Kritik Halus untuk Barat
Buku putih ini sejatinya merupakan perluasan dari Global Governance Initiative (GGI), sebuah konsep megah yang digagas oleh Presiden China, Xi Jinping. Di dalam lembaran-lembarannya, tertuang visi besar Beijing untuk merajut kembali sistem internasional yang inklusif, dengan menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali sebagai poros sentralnya.
Meski disusun dalam bahasa diplomatik yang rapi tanpa menunjuk hidung negara tertentu, dokumen ini secara tersirat melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan beberapa negara adidaya Barat.
China menyoroti maraknya praktik perang dagang, blokade kecanggihan teknologi, hingga tabiat sejumlah negara besar yang gemar menarik diri secara sepihak dari keanggotaan organisasi internasional.
Menanggapi bara konflik yang tak kunjung padam dari Ukraina hingga Timur Tengah, Wang Yi menegaskan bahwa jalan keluar satu-satunya adalah kembali ke akar hukum internasional.
Ia mendesak dunia internasional untuk bersatu menurunkan tensi peperangan melalui gencatan senjata yang permanen dan merancang arsitektur keamanan yang berkelanjutan.
Era Baru Global South: Runtuhnya Dominasi Segelintir Negara
Satu hal yang menjadi denyut nadi dari buku putih ini adalah pembelaan habis-habisan terhadap Global South poros negara berkembang yang tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. China secara terang-terangan menuntut dilakukannya perombakan struktur pada lembaga keuangan global seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) agar tidak lagi didominasi oleh kekuatan lama.
Wakil Menteri Luar Negeri China, Miao Deyu, menyebut gerak maju negara-negara berkembang ini sebagai sebuah keniscayaan sejarah yang tidak akan bisa dibendung oleh kekuatan mana pun. Menurutnya, waktu bagi sekelompok kecil negara untuk mendikte nasib dunia sudah resmi usai, dan ketidakadilan masa lalu harus segera dikoreksi.
Tak hanya berkutat pada urusan konvensional, cetak biru diplomasi China ini juga merambah ke masa depan umat manusia: tata kelola kecerdasan buatan (AI) serta eksplorasi luar angkasa. Beijing berkomitmen memastikan bahwa lompatan teknologi masa depan tidak hanya dinikmati oleh negara kaya, melainkan harus inklusif dan membawa maslahat bagi seluruh bangsa.
Peluncuran dokumen ini dinilai sebagai momentum yang sangat strategis. Pendiri Pusat China dan Globalisasi, Wang Huiyao, melihat buku putih ini sebagai panduan ideologis China menjelang bergulirnya dua agenda akbar dunia: pertemuan APEC di Shenzhen dan KTT G-20 di Amerika Serikat.
Dokumen ini menjadi sinyal kuat bahwa China tidak lagi sekadar menjadi peserta dalam politik global, melainkan siap bertindak sebagai arsitek yang merancang ulang masa depan sistem internasional yang lebih ramah bagi negara berkembang.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com














